REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII pada Senin (30/12/2024) mengusulkan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang akan ditanggung oleh setiap jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci di tahun 2025.
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj mengatakan, pola BPIH yang akan diterapkan pada 2025 mengalami perubahan dengan komposisi 70 persen dibayar oleh jamaah haji dan 30 persen disubsidi dari nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Jika dirinci setiap jamaah akan membayar Rp 65.372.779 subsidi dari nilai manfaat BPKH Rp 28.016.905.
Sementara itu, rancangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diusulkan sebesar Rp 93.389.684. Pada tahun 2024 BPIH yang disepakati sebesar Rp 93.410.286, hanya ada selisih Rp 20.638.
"Padahal di tahun 2024 komposisinya 60 persen berbanding 40 persen, jamaah haji hanya membayar Rp 56.046.172 subsidi dari BPKH Rp 37.000.000 hal inilah yang menyebabkan beban yang harus dibayar oleh setiap jamaah haji naik secara signifikan sampai dikisaran Rp 9,3 juta per orang," kata Mustolih kepada Republika, Selasa (31/12).
Ia menyampaikan, untuk diketahui, sumber utama BPIH ada dua pos yaitu setoran jamaah atau uang muka dan pelunasan, dan nilai manfaat pengelolaan keuangan haji dari seluruh jamaah. Termasuk jamaah haji tunggu yang saat ini berjumlah 5,4 juta orang yang dikelola BPKH yang berasal dari berbagai skema investasi.
Meski masih sebatas konsep dan usulan, biaya yang disampaikan pihak Kemenag terlalu tinggi. Sehingga belum mencerminkan visi dan mandat dari Presiden Prabowo Subianto yang sejak dari awal menginginkan penurunan biaya haji agar tidak membebani mereka yang ingin beribadah ke Tanah Suci. Presiden Prabowo menginginkan jamaah aman, nyaman dan efesian sehingga khusyuk beribadah sampai kembali ke Tanah Air.
"Usulan Kemenag tersebut juga bertolak belakang dengan pernyataan wakil menteri agama (wamenag) sendiri, beberapa hari sebelumnya yang berjanji akan menurunkan biaya haji sampai dengan Rp 85 juta," ujar Mustolih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika