REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Presiden RI ke-7 Jokowi mengaku tidak tahu menahu soal permintaan perpanjangan masa jabatan tiga periode. Ia meminta langsung menanyakan persoalan itu langsung ke ketum PDIP Megawati Soekarno Putri.

Politikus PDIP Guntur Romli mengatakan Jokowi tidak perlu membawa-bawa nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang sejak awal sudah menegaskan penolakan terhadap permintaan 3 periode dan perpanjangan masa jabatan karena bertentangan dengan Konstitusi.

"Penolakan itu ditegaskan kembali oleh Ibu Prof Dr Hj Megawati Soekarnoputri pada 3 kesempatan: pertama, Ulang Tahun PDI Perjuangan 10 Januari 2023, kedua, saat Talkshow bersama Rosi di Kompas TV (8 Februari 2024) dan ketiga, dalam acara Panyarachun Duplikat Bendera Pusaka di Balai Samudra (5 Agustus 2024)," ujarnya dalam keterangan kepada Republika, Rabu (31/12/2024).

Justru, ia memandang sudah cukup bukti bahwa mantan wali kota itu mendukung wacana presiden tiga periode. Publik, kata ia, sangat mengetahui orang-orang di lingkaran Jokowi saat itu secara serentak menyuarakan tiga periode atau perpanjangan masa jabatan.

"Seperti ada yang meminta secara resmi dan mengorkestrasi, dan Jokowi sendiri tidak pernah memberikan teguran dan sanksi kepada mereka hingga akhir periode Jokowi, bahkan disebut-disebut menjadi orang titipan Jokowi pada kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini," ujarnya.

Ia lantas mengungkapkan seruan itu disampaikan ketum-ketum Parpol dan orang dekat Presiden, dari mulai Airlangga hingga Luhut.

Kemudian melalui Organ Relawan seperti Projo dengan acara berkedok 'Musra' yang awalnya berniat mencari 'penerus Jokowi' tapi kemudian meneriakkan Jokowi 3 Periode. Juga deklarasi Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) yang mendukung 3 periode dalam acara yang dihadiri Jokowi.

Publik juga terus dihujani hasil survei-survei kepuasan publik yang sangat tinggi yang diframing sebagai dukungan rakyat agar Jokowi memimpin kembali. Ditambah dukungan Ketua MPR waktu itu Bambang Soesatyo terhadap wacana 3 periode bahkan menyinggung soal amandemen UUD 1945 pada Desember 2022.

Sebagaimana diketahui, saat menjabat sebagai presiden, Jokowi masih tercatat sebagai kader PDIP. Beredar isu, Jokowi sempat meminta izin kepada Megawati soal rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

"Tanyakan saja ke Bu Mega, Mbak Puan, tanyakan saja ke partai. Kapan, di mana, siapa yang saya utus, nggak pernah ada," ucap Jokowi.

Guntur juga mengeklaim ada peran besar 'Orang Istana' dari lingkaran Jokowi saat itu yang mengorkestrasi wacana tiga periode dan/atau perpanjangan masa jabatan dengan alasan yang mengada-ada seperti Pandemi Covid 19, kepuasan publik yang tinggi melalui hasil survei, rencana amandemen UUD 1945 hingga Sidang Istimewa MPR.

"Pada akhirnya sepanjang tahun 2022, Jokowi tidak lagi menunjukkan sikap pura-pura antipati atau penolakan pada wacana 3 periode dengan berdalih ini negara demokrasi, suara dan aspirasi rakyat," katanya. 

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Penetapan nama Hasto Kristiyanto sebagai tersangka tertuang dalam surat perintah penyidikan atau sprindik bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hasto memberikan pernyataan melalui media sosial pribadinya. Pada pernyataan tersebut, dia menyinggung soal pihak yang pernah meminta perpanjangan jabatan tiga periode kepada Megawati.

Ikuti Whatsapp Channel Republika