REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait tudingan tiga periode ketika Jokowi masih menjadi presiden. Hal tersebut menjadi sorotan usai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyinggung ada pihak yang meminta tiga periode kepada ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Bahlil menampik bahwa ada perintah Jokowi untuk tiga periode. Ia mengatakan bahwa waktu itu ide untuk pemilu ditunda adalah miliknya ketika menjabat sebagai menteri investasi era Jokowi.
“Saya ingin mengatakan begini ya sebelum saya menjadi ketum Golkar, tolong dicatat baik baik, Ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide menteri investasi yaitu saya dan saya sudah ngomong berkali kali,” kata Bahlil di DPP partai Golkar, Selasa (31/12/2024).
“Itu ide waktu itu tidak pernah presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapapun jadi rasanya agak sok tahu juga ya kelihatannya,” katanya menambahkan.
Bahlil mengungkapkan jika pernyataan tersebut bermula ketika dirinya menjadi pemateri hasil survei terkait Covid-19. Ia mengungkapkan skema penundaan pilpres tersebut tercetus usai didatangi sejumlah pengusaha yang meminta penundaan pilpres jika aturan diperbolehkan.
“Itu yang ngomong pertama kali saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Burhanudin Muhtadi di situ dikatakan bahwa kalau covid belum berakhir ekonomi kita akan semakin dalam pertumbuhannya,” katanya.
“Maka kemudian dibuatlah beberapa skema, waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan investor kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan diperbolehkan pilpresnya ditunda, ditunda atau dibuat pemilunya mundur itu soal lain jadi tidak ada yang bilang tiga periode, itu omongan saya,” katanya.
Pihaknya pun meminta agar awak media menelisik ulang pernyataan tersebut. Pasalnya, ia tidak ingin seperti kaset kotor. “Coba buka file lama, jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak. makanya pemimpin negara itu harusnya otaknya bersih lah untuk negara gitu,” katanya.
Sekali lagi, Bahlil menampik bahwa Jokowi pernah memerintah untuk tiga periode. Ia juga siap dituntut karena dirinyalah yang pertama kali melontarkan isu soal penundaan pemilu.
“Jadi seharusnya yang dituntut itu saya waktu sebagai menteri investasi untuk penundaan pilpres jadi kalau sakitnya di kepala jangan garuknya di kaki ya, tolong itu satu jadi itu nggak benar itu,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika