REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) dalam refleksi akhir tahun 2024, menyoroti berbagai masalah perempuan dan anak di Indonesia yang belum terjamin hak-haknya, serta isu hijab yang masih menjadi perhatian dan berharap besar, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk bersama-sama mewujudkan perbaikan di tahun 2025.
“Kita mencatat di sepanjang tahun 2024, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat total 28.831 kasus kekerasan terhadap anak,” ujar Ketua Umum DPP Perempuan ICMI, DR (Can) Welya Safitri M.Si dalam siaran tertulisnya kepada media pada Selasa (31/12/2024) di Jakarta.
Menurut Welya, kasus kekerasan ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga eksploitasi dan penelantaran.
“Bahkan yang sangat mencolok adalah kekerasan yang sampai menghilangkan nyawa anak dan remaja oleh aparat, seperti kasus penembakan siswa di Semarang dan juga di Sumatera Barat,” terang Welya.
Selain itu, dirinya juga menyoroti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan ribuan kasus yang dilaporkan di berbagai provinsi.
“Hingga akhir tahun 2024 ini, hak-hak Perempuan agar terlindungi dari KDRT masih suram. Semoga Presiden Prabowo mampu untuk memperbaiki kondisi demikian,” kata Welya.
Ditambahkannya, Perempuan ICMI siap berkolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini. Mantan Anggota MPR dan MUI itu berharap pemerintah dapat memperkuat kebijakan perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang inklusif.
Isu Hijab dan Lansia
Tahun 2024 juga diwarnai oleh kontroversi terkait penggunaan hijab di berbagai institusi. Salah satu kasus yang menonjol adalah larangan penggunaan hijab bagi anggota Paskibraka Nasional saat upacara pengukuhan. Kebijakan ini menuai kritik karena dianggap melanggar hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu, dugaan larangan penggunaan hijab di Rumah Sakit Medistra juga memicu reaksi keras dari berbagai pihak.
“Padahal pada 8 Maret 2024 lalu, Perempuan ICMI menginisiasi Hari Hijab Nasional Bersama ormas-ormas Perempuan Islam lainnya. Namun, kasus diskriminatif pada pengguna hijab masih saja terjadi,” terang Welya.
Oleh karena itu Perempuan ICMI mengajak seluruh pihak untuk menghormati hak individu dalam mengekspresikan keyakinan agamanya melalui busana, termasuk hijab.
“Kami berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas untuk memastikan tidak ada diskriminasi terhadap perempuan yang mengenakan hijab di tempat kerja maupun institusi Pendidikan di tahun 2025 dan seterusnya,” kata Welya.
Selain itu, terkait masalah kalangan lanjut usia (Lansia), Welya juga ingin agar Pemerintah mengembalikan Komisi Lansia difungsikan kembali karena dianggap kurang efektif bergerak jika dilebur dalam wewenang Kementrian Sosial.
“Ruang lingkup Kemensos terlalu luas, sehingga perhatian untuk Lansia tidak maksimal, khususnya penyantunan pendampingan psikologis kaum Lansia yang sangat perlu diperhatikan sebagaimana amanat UUD kita,” pungkas Welya.
Perempuan ICMI adalah Badan Otonom ICMI yang secara khusus bergerak dalam bidang perlindungan anak dan perempuan serta Lansia agar hak-haknya terpenuhi secara layak.
ICMI akan selalu hadir untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. ICMI yang berlandaskan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan berbasis kecendekiaan akan selalu berperan aktif mendorong kebaikan untuk bangsa dan negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika