REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru dalam lanjutan pengusutan kasus korupsi penambangan timah di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Provinsi Bangka Belitung. Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Kamis (2/12/2025) mengumumkan lima tersangka korporasi dalam penyidikan baru kasus yang merugikan negara setotal Rp 300 triliun sepanjang 2015-2023 tersebut.

Lima tersangka korporasi tersebut, adalah PT Rafined Bangka Tin (RBT), PT Sariwiguna Binasentosa (SB), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Tinindo Inter Nusa (TIN), dan CV Venus Inti Perkasa (VIP). Kelima perusahaan tersebut selama ini sudah diketahui sebagai pihak-pihak swasta yang melakukan kerjasama dengan PT Timah Tbk dalam eksplorasi penambangan timah ilegal.

“Kita menetapkan lima korporasi perusahaan timah, ada lima yang kami jadikan tersangka, dan bahwa perkara ini sudah dalam tahap penyidikan,” begitu kata Burhanuddin saat konfrensi pers, di Kejagung, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Kelima tersangka korporasi swasta tersebut, pun sejak pertengahan 2024 lalu sudah dalam status sita oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dalam penyidikan untuk tersangka perorangan.

Burhanuddin menerangkan, penetapan lima tersangka korporasi oleh penyidik Jampidsus tersebut, lanjutan dari pengusutan korupsi penambangan timah yang total 23 para tersangkanya sudah berstatus terdakwa di pengadilan. Dan dari puluhan terdakwa itu, beberapa di antaranya sudah divonis serta dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dari seluruh vonis dan hukuman terhadap para terdakwa tersebut, terbukti kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Dengan rincian Rp 271 kerugian negara akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan timah ilegal. Dan terbukti pula kerugian negara akibat pembayaran bijih timah ilegal oleh PT Timah Tbk sebesar Rp 26,6 triliun.

Jampidsus Febrie Adriansyah menjelaskan, penetapan lima tersangka korporasi tersebut sebagai upaya penyidik kejaksaan untuk mengejar pengembalian kerugian negara. Terutama, kata Febrie, terkait dengan kerugian negara yang dinyatakan terbukti oleh pengadilan sebagai kerusakan lingkungan hidup yang besarnya mencapai Rp 271 triliun.

“Yang menjadi pertanyaan besar di pubik adalah kerugian lingkungan hidup. Atas kerusakan ekosistem ini, hakim sependapat, saya garis bawahi, hakim sependapat bahwa kerugian kerusakan lingkungan hidup ini, adalah kerugian negara dalam kualifikasi tindak pidana korupsi,” kata Febrie, Kamis (2/12/2025).

Karena itu, kata Febrie menjelaskan, dari evaluasi penyidikan atas penanganan perkara korupsi penambangan timah, dilanjutkan dengan mengusut keterlibatan dan peran korporasi. Sekaligus untuk memastikan terpenuhinya pengembalian kerugian keuangan negara akibat kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan.

“Pertanyaannya adalah siapa yang menanggung kerugian negara akibat kerusakan lingkungan hidup ini? Oleh karena itu hasil ekspos, jaksa memutuskan, bahwa kerugian kerusakan lingkungan hidup ini akan dibebankan kepada perusahaan-perusahaan sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh masing-masing perusahaan tersebut. Dan itu juga sudah ada dalam putusan pengadilan,” ujar Febrie.

Ikuti Whatsapp Channel Republika