REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta masyarakat tak melanjutkan polemik soal masuknya nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu tokoh terkorup versi Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) 2024. Ia mengajak masyarakat melindungi nama baik para mantan presiden dari label-label yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Kita jangan berpolemik di bawa ke arah sana. Yang penting kita tetap jaga kerukunan, kesatuan kita. Kita jaga muruah presiden-presiden kita,” begitu kata Budi Gunawan saat ditemui usai konferensi pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin, di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, pada Kamis (2/1/2025).
Budi menolak berkomentar soal apakah label OCCRP terhadap Jokowi itu bakal berujung pada konsekuensi hukum. Namun dia menegaskan, tak mudah untuk seorang warga negara menjadi presiden dan pemimpin di pemerintahan. “Pasti yang jadi presiden itu, kan yang terbaik, putra terbaik,” ujar Budi.
Pun setelah tak lagi menjadi presiden, menurut Budi, seorang mantan kepala negara tetaplah sebagai warga negara yang terbaik. “Biar bagaimanapun presiden itu kan warga negara terbaik. Di setiap negara kita harus menghargai legacy-legacy beliau (sebagai mantan presiden),” ujar Budi.
Sebab itu, menurut Budi, semestinya Jokowi sebagai mantan presiden harus tetap dilindungi harkat dan martabatnya. “Dan kita harus jaga betul muruah presiden, dan mantan-mantan presiden kita,” ujar Budi.
OCCRP baru-baru ini merilis daftar nama-nama tokoh pemimpin negara-negara di dunia yang korup. Ada nama Presiden Jokowi sebagai salah satu pemimpin negara terkorup.
Namun bukan cuma Jokowi, OCCRP juga melabeli sejumlah nama-nama pemimpin dunia lainnya, seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan mantan presiden Bangladesh Sheikh Hasina, serta pengusaha India Gautam Adani. OCCRP menetapkan Presiden Suriah Bashar al-Assad sebagai tokoh kejahatan dan terkorup 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika