REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Penyidik Korea Selatan (Korsel) dihalangi pasukan militer di kompleks kepresidenan dalam upaya mereka melaksanakan surat perintah penangkapan terhadap mantan presiden Yoon Suk Yeol yang digulingkan oleh parlemen. Yoon ditangguhkan dari jabatan presiden terkait keputusan deklarasi darurat militer pada bulan lalu.
Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) lewat pernyataan tertulisnya kepada wartawan di Seoul, Jumat (3/1/2025), menyatakan, sedang melaksanakan surat perintah tersebut. Namun, polisi menyatakan, penyidik dihalang memasuki kompleks kepresidenan oleh satuan militer yang diduga merupakan bagian dari Komando Pertahanan Ibu Kota Korsel.
Dilaporkan Yonhap, CIO memiliki waktu hingga Senin (6/1/2025) untuk melaksanakan surat perintah penangkapan terhadap Yoon. Presiden ke-13 Korsel tersebut didakwa atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan terkait deklarasi darurat militernya pada 3 Desember 2024.
Namun, selain potensi bentrokan dengan pasukan pengamanan presiden, upaya penyidik CIO semakin terhalang akibat adanya ribuan pendukung Yoon yang berunjuk rasa di luar kompleks kepresidenan. Para pengunjuk rasa berhimpun di dekat kompleks kepresidenan selama beberapa hari ini untuk menolak pemakzulan Yoon dan penahanannya.
Sejumlah pengunjuk rasa bahkan harus digotong pihak kepolisian saat membubarkan aksi mereka. Sejumlah pengamat menyatakan, mengupayakan penangkapan Yoon pada Sabtu (4/1/2025) atau Ahad (5/1/2025) berpotensi menimbulkan bentrokan yang lebih besar. Sementara, melaksanakannya pada Senin, terlalu dekat dengan tenggat akhir surat perintah penangkapan.
CIO telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan satuan penyidik kementerian pertahanan untuk melakukan penyelidikan bersama terkait deklarasi darurat militer Yoon. Tim gabungan yang melaksanakan surat perintah penangkapan tersebut terdiri dari 30 orang dari CIO dan 120 personel kepolisian, yang 70 di antaranya bersiaga di luar kompleks kepresidenan.
CIO mengajukan surat perintah penangkapan setelah Yoon mengabaikan tiga kali panggilan untuk pemeriksaan. Badan tersebut juga telah mendapat surat perintah untuk menggeledah kompleks kepresidenan.
Tim penasihat hukum Yoon menyebut surat perintah tersebut "ilegal dan tidak sah". Yun Gap-geun, seorang anggota tim penasihat hukum Yoon, pada Jumat menyatakan akan mengambil "tindakan hukum" terhadap upaya CIO menangkap kliennya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika