REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Otoritas berwenang Korea Selatan terlibat dalam kebuntuan dengan tim keamanan Presiden Yoon Suk-yeol setelah tiba di kediaman pemimpin yang dimakzulkan. Otoritas Korsel akan melaksanakan surat perintah penangkapan atas pernyataan darurat militer Yoon yang tak bertahan lama.
Seperti dilaporkan Aljazirah, puluhan polisi dan penyidik antikorupsi tiba di kompleks Yoon di Seoul pada Jumat pagi untuk menahan sang Presiden. Namun perintah itu dihalangi oleh Dinas Keamanan Presiden (PSS). Kepala PSS Park Jong-joon menentang masuk penyidik.
"Jaksa dan penyidik [Kantor Investigasi Korupsi] berhadapan dengan Dinas Keamanan Presiden di depan kediaman setelah melewati penghalang pertama dan kedua," tulis kantor berita Yonhap mengutip pernyataan seorang pejabat polisi.
Tim pengamanan Yoon sebelumnya telah menghalangi penyidik untuk melaksanakan beberapa surat perintah penggeledahan yang ditujukan kepada presiden. Penerapan darurat militer Yoon pada 3 Desember telah menjerumuskan negara Asia Timur itu ke dalam krisis politik terdalamnya dalam beberapa dekade.
Jo Seung-lae, seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat yang beroposisi liberal, meminta pengawal Yoon untuk mundur. "Jangan menyeret staf yang jujur dari Badan Keamanan Presiden dan pejabat publik lainnya ke jurang kejahatan," kata Jo.
Spekulasi tentang kapan dan bagaimana pihak berwenang akan menahan Yoon telah beredar sejak pengadilan Seoul awal minggu ini mengabulkan permintaan jaksa untuk surat perintah penangkapan.
View this post on Instagram
Ikuti Whatsapp Channel Republika