Jumat 03 Jan 2025 12:47 WIB

Percepat Serapan Gabah Petani, Mentan Gandeng Perpadi

Perpadi bekerja sama dengan perbankan untuk melancarkan penyerapan gabah.

Rep: Frederikus Dominggus Bata/ Red: Lida Puspaningtyas
Petani melakukan penanaman padi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada Selasa (24/12/2024). Wapres Gibran dan Mentan Amran menanam varietas padi unggul Inpari 32 pada lahan persawahan seluas 530 hektare. Penanaman padi dilakukan dengan rice tranpslanter sebagai upaya pemerintah memperkuat mekanisasi dan percepatan swasembada. Penanaman padi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Foto: Dok Kementan
Petani melakukan penanaman padi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada Selasa (24/12/2024). Wapres Gibran dan Mentan Amran menanam varietas padi unggul Inpari 32 pada lahan persawahan seluas 530 hektare. Penanaman padi dilakukan dengan rice tranpslanter sebagai upaya pemerintah memperkuat mekanisasi dan percepatan swasembada. Penanaman padi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman baru saja melakukan pertemuan dengan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (3/1/2025). Melalui diskusi ini, Mentan meminta dukungan Perpadi untuk memperlancar penyerapan gabah.

Amran menjelaskan, saat ini pemerintah telah memutuskan harga pokok penjualan (HPP) gabah Rp 6.500, dari sebelumnya Rp 6.000. Kemudian jagung dari Rp 5.000 menjadi Rp 5.500. Poin penting dari keputusan ini, adalah Presiden mendorong agar petani tidak menjual gabah dan jagung di bawah HPP.

Baca Juga

"Itu mutlak diserap oleh Bulog, wajib. Dalam hal ini, tentu butuh dukungan dari Perpadi. Kami memohon Perpadi seluruh Indonesia men-support agar membantu penyerapan ini lancar," kata Mentan.

Ia melanjutkan, apalagi akan ada panen puncak di depan mata. Panen tersebut dimulai dari Februari, lalu Maret, April, hingga Mei 2025. Hasil panen sudah pasti diserap oleh Bulog dengan didukung para pengusaha.

Amran menerangkan, keputusan menaikkan HPP merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk petani. Sebelumnya, Presiden sudah meningkatkan volume pupuk subsidi. Pada 1 Januari 2025 sudah mulai tersalur.

Kemudian ada penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk subsidi tersebut. Presiden juga membuat aturan memutihkan utang petani dan nelayan. Pun dengan program cetak sawah, optimalisasi lahan rawah (oplah).

"Irigasi dan seterusnya itu sudah ditangani. Yang terakhir HPP kita naikkan, Bapak Presiden menaikkan," ujar Amran.

Perpadi menyambut baik hal ini. Kolaborasi antara para pengusaha dengan Kementan dan Bulog mutlak diperlukan, demi memastikan upaya menuju swasembada pangan, berjalan lancar.

Perpadi juga bekerja sama dengan Perbankan. Para pengusaha tersebut memohon untuk kredit yang bunganya disubsidi.

"Kita sudah sepakat dengan Bank Mandiri. BRI, dan BNI," ujar Amran.

Pemerintah menyiapkan Rp 300 triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara nasional. Di dalamnya juga termasuk pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan). Itu sesuai apa yang diinginkan Perpadi, dengan bunga 3 persen.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement