REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) siap membantu memperlancar penyerapan hasil panen petani. Perihal hal itu, Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
Perpadi, jelas dia, menjalin koordinasi dengan Bulog, Badan Pangan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan). Pada Jumat (3/1/2025), Perpadi bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan para pejabat Kementan.
"Nah sekarang, bagian dari koordinasi dalam rangka menghadapi panen ke depan ini. Dari sini, kami akan bertemu dengan Bulog lagi," kata Sutarto di Kantor Kementan, Jakarta.
Sebelumnya, Mentan Amran meminta dukungan Perpadi memperlancar penyerapan hasil panen petani. Bulog wajib membeli sesuai harga pokok penjualan yang ditetapkan pemerintah. Perpadi diharapkan mendukung hal itu, di seluruh Tanah Air.
Panen puncak akan dimulai dari Februari hingga Mei 2025. "Kalau MoU kan sudah. Dengan Bulog, tinggal kita melakukan SPK. Di daerah mana, berapa penyerapannya, dan sebagainya. Ini yang sedang kita garap dengan Bulog," ujar Sutarto.
Pemerintah menetapkan harga pokok penjualan (HPP) gabah dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500. Perpadi menyambut baik hal itu. Ini semata-mata agar petani mendapat keuntungan yang lebih besar.
Kebijakan itu ada konsekuensinya. Bagi pengusaha penggilingan padi, uang yang diperlukan untuk pengadaan akan meningkat. Juga bagaimana melakukan revitalisasi penggilingan padi tersebut.
"Ya itulah makanya hari ini Pak Menteri menyaksikan penandatanganan semacam MoU antara perbankan dengan perpadi dalam rangka nanti penyaluran yang tadi itu, kredit alsintan yang bunganya lebih murah. Itu yang diharapkan, mudah dan murah," tutur Sutarto.
Pemerintah menyiapkan Rp 300 triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara nasional. Di dalamnya juga termasuk pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan). Itu sesuai apa yang diinginkan Perpadi. Bunganya 3 persen.
Perpadi akan melakukan musyawarah nasional di Solo pada 14 sampai 16 Januari 2025. Pembahasan mengerucut terkait semua hal di atas, terutama perihal pemetaan penyerapan hasil panen petani bersama Bulog, secara lebih mendetail di seluruh daerah di Indonesia.