REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyatakan berencana menghentikan aktivitas bantuannya akibat undang-undang parlemen Israel yang membatasi kerja mereka, menurut sebuah laporan pada Jumat (3/1/2025).
Parlemen Israel (Knesset) pada Oktober menyetujui dua rancangan undang-undang yang bertujuan melarang kegiatan UNRWA di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Undang-undang tersebut diperkirakan mulai berlaku bulan ini. Para legislator Israel berpendapat bahwa operasi bantuan UNRWA diduga menjadi kedok bagi aktivitas Hamas, klaim yang telah berulang kali dibantah oleh badan tersebut.
Pejabat PBB memperingatkan dampak potensial dari tindakan Israel, menurut laporan The New York Times mengutip pernyataan pejabat PBB.
Mereka menekankan bahwa tidak ada organisasi lain yang dapat menggantikan layanan menyeluruh UNRWA, yang mencakup penyediaan makanan, air, obat-obatan, pendidikan, dan tempat tinggal bagi jutaan warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Penghentian aktivitas kemanusiaan UNRWA dapat memperburuk kondisi yang sudah sangat memprihatinkan di kedua wilayah tersebut.
“Dampaknya akan sangat besar pada situasi yang sudah sangat katastrofik,” kata mantan koordinator kemanusiaan PBB, Jamie McGoldrick.
“Jika memang itu tujuan Israel, menghilangkan kemampuan kami untuk menyelamatkan nyawa, Anda harus mempertanyakan apa yang menjadi pemikiran dan tujuan akhir mereka,” tambahnya.
Sami Abu Darweesh, seorang warga Palestina berusia 30 tahun yang tinggal di kamp pengungsi yang dikelola UNRWA di Gaza, mengungkapkan kekhawatirannya atas kemungkinan penutupan badan tersebut.
“Dunia telah meninggalkan kami. Kami tidak memiliki apa pun selain bantuan dari UNRWA untuk bertahan hidup,” ujarnya.
Ancaman atas peran vital UNRWA
Sejak dimulainya operasi militer Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023, otoritas Israel telah meningkatkan kampanye melawan UNRWA.
Israel menuduh 14 dari 12.000 karyawan badan tersebut di Gaza terlibat dalam serangan pada 7 Oktober, menyebut UNRWA sebagai platform bagi Hamas dan menyerukan penutupannya.
UNRWA, yang didirikan pada 1949, menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial bagi pengungsi Palestina di Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem Timur, Lebanon, Yordania, dan Gaza.
Badan itu mempekerjakan 30.000 pekerja, mayoritas di antaranya adalah warga Palestina. Undang-undang yang disahkan oleh Knesset pada 29 Oktober secara resmi bertujuan mengakhiri operasi UNRWA di wilayah yang diduduki Israel.
Langkah itu menuai kritik tajam dari berbagai negara, dengan AS pada 30 Oktober mendesak Israel untuk mempertimbangkan kembali penerapan undang-undang tersebut. Kampanye militer di Gaza telah membawa konsekuensi yang menghancurkan bagi staf UNRWA.
Laporan menunjukkan bahwa 258 personel telah tewas akibat serangan pasukan Israel sejak serbuan dimulai. Namun, UNRWA terus menyediakan bantuan penting di tengah tantangan yang semakin meningkat.
Hingga saat ini, belum jelas bagaimana Israel berencana menegakkan larangan operasi UNRWA atau apakah badan tersebut akan mampu melanjutkan kerja kemanusiaannya di Gaza dan Tepi Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika