REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 membuka peluang bagi seluruh partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Pasalnya, sudah tidak ada lagi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen perolehan kursi DPR RI atau 25 persen suara sah nasional.
Pengamat politik Hendri Satrio menilai, putusan itu harus dijadikan ajang bagi partai politik untuk mendorong masing-masing kadernya menjadi capres atau cawapres. Karena itu, partai politik juga harus berani mengajukan kader untuk bertarung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
“Saat ini para partai politik harus menyiapkan kader-kader terbaiknya dari sekarang, berikanlah mereka investasi-investasi elektoral supaya di 2029 nanti bisa jadi calon presiden yang bisa menantang Prabowo,” kata dia melalui keterangannya, Sabtu (4/1/2025).
Hendri pun mendorong partai politik untuk mulai mengembangkan kader-kader terbaik mereka sejak saat ini dan memberikan investasi elektoral yang diperlukan. Sebab, ia berpendapat, salah satu syarat calon presiden adalah harus memiliki investasi elektoral.
Menurut pendiri lembaga survei Kedai Kopi itu, proses saling menantang dalam pelaksanaan pilpres merupakan hal yang sehat dan wajar. Karena itu, partai politik tidak boleh takut kalah sebagai alasan untuk tak mencalonkan kader mereka.
“Jangan sampai kemudian banyak partai politik yang tidak punya calon dengan alasan sebetulnya mereka punya kader, tapi tidak berani saja mencalonkan diri kadernya, mencalonkan kadernya karena takut kalah atau karena takut tidak kebagian kekuasaan,” kata Hendri.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar dapat menilai partai politik mana yang seharusnya dipertahankan. Ia menilai, partai politik yang layak dipertahankan adalah mereka yang berani mengajukan kader untuk Pilpres 2029.
“Menurut saya, dengan keputusan MK nol persen untuk pencalonan presiden, maka partai-partai politik yang layak dipertahankan oleh masyarakat adalah memang partai politik yang berani mengajukan kadernya di Pilpres 2029,” ujar dia.
Menurut Hendri, partai politik perlu memiliki keberanian untuk mendorong kader-kader mereka sebagai calon pemimpin nasional. Jika banyak partai tidak berani mencalonkan kadernya dengan alasan takut kalah atau tidak mendapatkan kekuasaan, ia berpendapat, bahwa keberadaan partai tersebut sebaiknya dievaluasi.
“Kalau ternyata mereka tidak berani mendorong kader-kadernya sebagai calon pemimpin nasional, lebih baik kita doain aja supaya partai politik itu bubar,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika