REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) akan terus memberikan bantuan kepada Ukraina meskipun masa pemerintahan Presiden Joe Biden berakhir. Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh pada Jumat (3/1/2025) mengatakan, diperlukan waktu untuk mengirimkan kemampuan yang telah diumumkan.
"Pengiriman kemampuan dan peralatan itu dilakukan sesuai ketersediaan. Jadi, sangat mungkin Anda akan melihat lebih banyak bantuan terus mengalir ke Ukraina setelah pemerintahan ini berakhir. Hal itu sangat normal ketika PDA (Presidential Drawdown Authority) diumumkan," kata Singh kepada wartawan.
Dia menambahkan bahwa AS masih mengirimkan kemampuan yang telah diumumkan pada November dan Desember 2024. "Beberapa peralatan bisa sampai dalam hitungan hari. Namun, seperti yang Anda tahu, beberapa lainnya memerlukan waktu lebih lama," kata Singh.
Awal pekan ini, pemerintahan Presiden Joe Biden mengumumkan alokasi tambahan bantuan untuk Ukraina sebesar hampir 5,9 miliar dolar AS (sekitar Rp 98,5 triliun), yang mencakup pasokan militer dan dukungan anggaran langsung. Dari jumlah tersebut, Kiev akan menerima senjata senilai 1,25 miliar dolar AS (sekitar Rp 20 triliun) yang diambil dari gudang militer AS.
Menurut Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, paket tersebut mencakup amunisi untuk HIMARS, peluru artileri, sistem Javelin, rudal TOW, dan senjata lainnya.
Rusia berpendapat bahwa pengiriman senjata ke Ukraina menghambat upaya penyelesaian konflik dan secara langsung melibatkan negara-negara NATO dalam konflik tersebut. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menegaskan bahwa setiap kargo yang berisi senjata untuk Ukraina adalah target yang sah bagi Rusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika