REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis data realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024. Dilaporkan bahwa APBN 2024 mengalami defisit sebesar Rp 507,8 triliun atau 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Berdasarkan data realisasi defisit APBN 2024, angka realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.842,5 triliun, naik 2,1 persen secara year on year (yoy). Sedangkan angka belanja negara adalah sebesar Rp 3.350,3 triliun, naik 7,3 persen (yoy). 

“Sehingga defisit APBN Rp 507,8 triliun atau 2,29 persen dari PDB,” kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam agenda APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (6/1/2025). 

Adapun tercatat defisit keseimbangan primer sebesar Rp 19,4 triliun. Sedangkan angka sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) mencapai Rp 45,4 triliun. Srimul menekankan bahwa defisit APBN 2024 terjaga, bahkan melebihi ekspektasi. 

“Realisasi defisit APBN 2024 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan outlook pada laporan semester yang diperkirakan berada di angka 2,7 persen dari PDB,” ungkapnya. 

Kondisi defisit APBN 2024 yang dinilai memuaskan tersebut ditopang oleh penerimaan negara dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang lebih tinggi daripada outlook dalam laporan semester. 

Tercatat, dari total pendapatan Rp 2.842,5 triliun, pendapatan negara dari perpajakan pada APBN 2024 mencapai Rp 2.232,7 triliun, lebih besar dari outlook laporan semester sebesar Rp 2.218,4 triliun.

Penerimaan perpajakan itu meliputi penerimaan pajak sebesar Rp 1.932,4 triliun dan kepabean-cukai mencapai Rp 300,2 triliun. Sementara itu, angka realisasi PNBP adalah sebesar Rp 549,1 triliun, serta hibah sebesar Rp 34,9 triliun.

Sementara itu, tercatat pada pembelanjaan negara yang sebesar Rp 3.350,3 triliun meliputi belanja pemerintah sebesar Rp 2.486,7 triliun, lebih kecil dari outlook laporan semester sebesar Rp 2.558,2 triliun.

Belanja sebesar Rp 2.486,7 triliun itu berupa belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 1.315 triliun dan belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp 1.171,7 triliun. Sedangkan angka realisasi transfer daerah adalah Rp 863 triliun.

"Defisit di Rp 507,8 triliun ini sangat impresif karena tidak hanya lebih rendah dari lapsem yang kami prediksi memburuk, namun juga bahkan lebih rendah dari APBN awal Rp 522,8 triliun," kata Srimul. Eva Rianti 

Ikuti Whatsapp Channel Republika