REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan beberapa daerah di Indonesia masuk kategori zona kritis terkait pemanfaatan air tanah. Ini menjadi fakta yang harus diperhatikan berbagai pihak.
Ia mencontohkan, daerah-daerah tersebut, di antaranya di Palangkaraya - Kalimantan Tengah. Banjarmasin - Kalimantan Selatan. Juga di Denpasar dan Tabahan di Provinsi Bali.
"Cadangan air tanah ini termasuk kritis," kata Yuliot dalam acara Launching Perizinan Air Tanah, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Di atas kritis ada yang levelnya masuk kategori rusak. Berdasarkan data paparan, daerah-daerah ini seperti di Jakarta, Karawang, Bekasi, Pekalongan, Pemalang, Semarang. Kemudian di Serang, Bogor, Bandung Soreang.
Keadaan demikian, jelas Yuliot, membutuhkan penataan. Jika tidak, kondisi tanah terus mengalami kerusakan. Dampaknya terjadi pada lingkungan secara keseluruhan.
"Ini berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kita harus memperhatikan bagaimana kita memproteksi lingkungan, dan juga bagaimana kita mencukupkan kebutuhan masyarakat dan industri untuk kebutuhan air tanah," ujar mantan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu.
Berikutnya, masih ada daerah yang masuk kategori rawan. Ini sedikit lebih baik dari level rusak dan kritis itu. Metro Kotabumi, Karanganyar Boyolali, Yogyakarta, termasuk wilayah rawan perihal pemanfaatan air tanah.
Secara keseluruhan, Indonesia masuk dalam sembilan negara dengan pemanfaatan air tanah terbesar. Nomor satu ada India, disusul China, Amerika Serikat, Pakistan. Kemudian Iran, Bangladesh, Meksiko, Arab Saudi, Indonesia, Turki.
"Tentu untuk cekungan air tanah (CAT) yang ada di setiap pulau, di Sumatera, di Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, sampai dengan Papua, ini kita melihat jumlah cekungan itu 421. Sementara untuk luas cekungan sendiri adalah 907.615 km persegi. Jadi untuk potensi cadangan air tanahnya adalah 496.217 Unconf. Jadi tentu ini kita harus memperhatikan, walaupun pemanfaatannya presentasinya kecil, tetapi yang kami sampaikan tadi di beberapa daerah kondisinya itu sangat kritis," jelas Yuliot.
Wamen ESDM menerangkan dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2024, Pemerintah melakukan penataan. Ini agar pemanfaatan air tanah itu dilakukan secara efektif, efisien, juga bermanfaat. Pada akhirnya memberikan kondisi berkelanjutan bagi lingkungan serta kebutuhan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika