REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Prof KH Nasaruddin Umar mengatakan, pihaknya sudah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pendampingan pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Menurut dia, pendampingan tersebut sudah dilakukan sejak awal dilantik sebagai menteri agama. 

"Tiga hari setelah dilantik saya langsung ke KPK minta pendampingan," ujar Nasaruddin usai melakukan penandatangan MoU bersama Dubes Amerika Serikat di Kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Nasaruddin mengatakan pendampingan dari KPK ini termasuk pada pengawasan penyelenggaraan haji. "Ya termasuk (penyelenggaraan haji)," kata dia.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Menteri Agama RI Romo Muhammad Syafi'i juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan mitigasi kasus korupsi di lingkungan Kemenag. 

"Apa yang dilakukan itu kan sudah upaya memitigasi tapi namanya ini korupsi ini kan bukan hanya karena takut diawasi ada juga karena niat dari dalam," ujar Wamenag saat ditanya Republika usai acara pelantikan pejabat BP Haji di Masjid Al Ikhlas, Kantor Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakarta, Senin (30/12/2024) lalu. 

Menurut dia, penandatanganan Pakta Integritas bagi Pejabat Fungsional dan Struktural di lingkungan Kementerian Agama juga sudah dilakukan."Yang jelas kalau itu terpantau akan ditindak karena sudah ada pakta integritas," ucap Wamenag. 

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad juga mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah meminta KPK untuk ikut mengawasi penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/ 2025 M. Hal ini diungkapkan Dasco dalam rapat koordinasi dengan Komisi VIII DPR RI, terkait persiapan Tim Pengawas Haji DPR RI.

"Dan satu hal lagi, Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji, agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan baik," ujar Dasco di Ruang Banggar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Ikuti Whatsapp Channel Republika