REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri RI Sugiono menepis tudingan bahwa bergabungnya RI merupakan kesalahan karena bertentangan prinsip 'bebas dan aktif'. Sebaliknya, Langkah RI bergabung BRICS sebagai bagian untuk menjalankan prinsip itu.

"Awalnya banyak pihak yang mempertanyakan masuknya Indonesia ke BRICS dinaggap sebagai melenceng prinsip kita yang bebas aktif justru sebaliknya keanggotan kita di BRICS adalah wujud dari politik bebas aktif itu sendiri," ujar Sugiono dalam konferensi pers diplomasi RI awal tahun 2025, Jumat (10/1/2025).

Menurut Sugiono, diplomasi RI hingga akhirnya gabung ke dalam BRICS bukanlah kejar semalam. Tapi sebagai kriprah dari keteguhan diplomasi Indonesia yang sudah berjalan puluhan tahun.

Pada bulan ini, kata ia, RI telah secara resm menjadi anggota BRICS. Dalam kurun Waktu tiga bulan, para anggota BRICS sepakat untuk memutuskan RI sebagai anggota penuh. "Indonesi dipandang sebagai negara penting untuk gabung," katanya.

Sebagai anggota BRICS, lanjut Menlu, RI akan memastikan untuk menjembatani kepentingan negara berkembang dan Indopasifik, dan aktif mencegah konflik geoekonomi dan geoplitik. "Keanggotan RI di BRICS bukan kebijakan terisolir," katanya menekankan.

Pemerintah Rusia menyambut baik bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS sebagai anggota penuh, yang dinilai akan berperan penting dalam menyatukan Timur dan Selatan Global, kata Kementerian Luar Negeri Rusia pada Kamis (9/1).

Brasil, yang menjadi presiden bergilir blok tersebut sejak tanggal 1 Januari 2025, mengumumkan penerimaan Indonesia ke BRICS pada 6 Januari.

"Rusia menyambut baik bergabungnya Republik Indonesia dengan BRICS sebagai negara anggota penuh mulai 1 Januari 2025," demikian bunyi pernyataan dari Kemenlu Rusia.

"Pencalonan Indonesia telah dipresentasikan dan disetujui sementara sebagai bagian dari 'gelombang pertama' perluasan blok tersebut pada pertemuan puncak di Johannesburg, Afrika Selatan, pada tahun 2023. Namun, mengingat akan diadakannya pemilihan presiden pada 2024, mitra kami di Indonesia memutuskan untuk menunda pencalonan resmi Jakarta sampai kepala negara baru mulai menjabat dan pemerintahan terbentuk," lanjut pernyataan itu.

Pencalonan Indonesia disetujui dengan suara bulat oleh seluruh negara anggota BRICS, ungkap kementerian tersebut.

BRICS adalah asosiasi antara berbagai pemerintah yang dibentuk pada 2006. Selain Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, anggota penuh BRICS kini mencakup Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia

Ikuti Whatsapp Channel Republika