REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tanwir I 'Aisyiyah akan berlangsung pada 15-17 Januari 2025 di Jakarta. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) 'Aisyiyah Salmah Orbaniyah, ada sejumlah isu strategis yang dibahas dalam forum tersebut. Di antaranya adalah isu kedaulatan pangan nasional.

Salmah mengatakan, Visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dapat dicapai melalui antara lain kedaulatan pangan. Dalam ikhtiar mewujudkan hal itu, gerakan perempuan di Tanah Air ikut berperan penting untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan.

"Kami menyambut baik rencana pemerintah untuk menghentikan impor pangan dan menguatkan sektor pertanian dalam negeri demi memenuhi kebutuhan pangan," kata Salmah Orbaniyah dalam jumpa pers di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Pihaknya mengingatkan pemerintah agar juga menaruh perhatian pada kaum perempuan petani. Sebab, mereka berkontribusi besar dalam sektor pertanian di Tanah Air walaupun belum banyak mendapatkan apresiasi yang memadai. Sebagai contoh, kalangan tersebut hingga kini masih kesulitan mengakses program pertanian maupun peningkatan kapasitas dari negara.

Penguatan pada sektor pertanian dalam negeri pada akhirnya dapat mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, semisal Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Salmah, program yang menyasar balita dan anak-anak sekolah ini dapat dipenuhi dari sumber bahan pangan dalam negeri, sembari tetap memperhatikan kandungan dan asupan gizi.

Dari program MBG, lanjut dia, anak-anak juga bisa belajar tentang berbagai jenis makanan bergizi. Selain itu, mereka bisa mengaplikasikan nilai-nilai kemandirian, tidak menyisakan makanan, dan lain sebagainya.

Nota kesepahaman

Dalam momen pembukaan Tanwir l 'Aisyiyah nanti, Salmah mengatakan, pihaknya akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kapolri. Ini berkaitan dengan komitmen perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Salmah menyampaikan, kerja sama dengan Kepolisian RI sebagai salah satu aparat penegak hukum sangatlah penting agar upaya perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara sinergis. Harapannya, penanganan tiap kasus akan selalu mengedepankan perspektif korban.

Di tempat yang sama, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah menambahkan bahwa Tanwir I juga akan membahas perihal isu perempuan dan anak dalam perspektif Islam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika