REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Presiden Joe Biden yang akan segera berakhir sedang merampungkan peraturan pada yang secara efektif akan melarang hampir semua mobil dan truk China dari pasar AS. Aturan ini dibuat sebagai bagian dari tindakan keras terhadap perangkat lunak dan perangkat keras kendaraan dari China.
Langkah terbaru Washington terhadap kendaraan China muncul setelah Departemen Perdagangan mengatakan bulan ini bahwa mereka sedang mempertimbangkan tindakan keras serupa terhadap pesawat nirawak buatan China, menyusul kenaikan tarif yang tajam tahun lalu atas impor kendaraan listriknya.
"Ini sangat penting karena kami tidak ingin dua juta mobil China berada di jalan dan kemudian menyadari kami memiliki ancaman," kata Menteri Perdagangan Gina Raimondo kepada Reuters dalam sebuah wawancara, dengan alasan masalah keamanan nasional, dikutip Selasa (14/1/2025).
Pada September, departemennya mengusulkan larangan menyeluruh terhadap perangkat lunak dan perangkat keras utama China pada kendaraan yang terhubung di jalan-jalan Amerika.
Larangan perangkat lunak akan mulai berlaku pada tahun model 2027 dan yang pada perangkat keras pada tahun 2029. Mereka juga melarang perusahaan mobil China menguji mobil self-driving di jalan-jalan AS.
Departemen Perdagangan AS mengatakan dalam peraturan akhir bahwa mereka membuat beberapa perubahan, seperti mengecualikan kendaraan yang lebih berat dari 10 ribu pon (4.500 kg) dari persyaratan, yang akan memungkinkan BYD dari China untuk terus merakit bus listrik di California.
Pada Senin (13/1/2025), departemen tersebut mengatakan bahwa mereka berencana untuk segera mengusulkan peraturan yang melarang perangkat lunak dan perangkat keras China pada kendaraan komersial yang lebih besar, termasuk truk dan bus. Keputusan akhir akan diserahkan kepada pemerintahan Trump yang akan datang.
Departemen tersebut mengatakan larangan tersebut tidak akan mencakup perangkat lunak China yang dikembangkan sebelum aturan baru tersebut berlaku, selama perangkat lunak tersebut tidak dikelola oleh perusahaan China.
Ikuti Whatsapp Channel Republika