REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyatakan kesiapannya untuk melakukan investigasi terkait polemik keberadaan pagar laut Sepanjang 30,16 KM di Perairan Tangerang yang dikaitkan dengan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), pesisir utara Tangerang.

Langkah ini diambil untuk meluruskan berbagai informasi yang beredar, menjaga kepastian hukum, mendukung iklim investasi yang kondusif, serta memastikan proyek tersebut memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Demikian disampaikan Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Affandi Affan, dalam keterangannya kepada media, Rabu (15/1/2025). 

Dia menyebutkan, proyek PSN PIK 2, yang sepenuhnya didanai oleh swasta, telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dengan nilai investasi mencapai puluhan triliun rupiah.

Proyek ini dirancang sebagai kawasan terpadu dengan infrastruktur modern dan ramah lingkungan, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan devisa negara, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan kawasan pesisir utara Tangerang.

Dengan nilai investasi mencapai puluhan triliun, proyek ini telah menarik perhatian luas, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Affandi Affan yang juga aktivis dan lawyer asal Sumatra Utara yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, menyatakan bahwa kepastian hukum adalah hal yang mutlak dalam penyelesaian polemik ini.

Dia menegaskan bahwa isu pagar laut yang saat ini dikaitkan dengan PSN PIK 2 harus segera dituntaskan demi menjaga stabilitas investasi.

"Sebagai praktisi hukum, saya memahami bahwa kepastian hukum adalah elemen fundamental yang harus dijaga, terutama dalam pelaksanaan proyek strategis nasional seperti PIK 2. Polemik ini harus diselesaikan secara transparan dan adil agar tidak mengganggu kepercayaan investor," ujarnya di Jakarta.

Affan juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas hukum dan politik. "Indonesia harus menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jangan sampai perubahan politik mengganggu kepercayaan investor terhadap keamanan dan stabilitas investasi di negara ini," tambahnya.

Affandi menilai, meskipun pagar laut tersebut tidak berada di dalam kawasan PSN PIK 2, penyelesaian polemik ini sangat penting untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai tujuan awalnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika