REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT --  Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir mengumumkan pada Kamis (16/1/2025),  partainya Otzma Yehudit yang berhaluan ekstrem kanan akan meninggalkan pemerintahan koalisi jika perjanjian gencatan senjata yang baru-baru ini dimediasi dengan Hamas disetujui.

Ben Gvir mengkritik keras kesepakatan tersebut. Ben Gvir menuding kesepakatan tersebut  sebagai sikap sembrono. Dia mengklaim bahwa kesepakatan tersebut mencakup konsesi yang merusak pencapaian penjajahan Israel. "Kesepakatan tersebut melibatkan pembebasan ratusan pembunuh, pemulangan ratusan ribu penduduk Gaza ke sektor utara, termasuk ribuan teroris, penarikan diri dari Rute Philadelphia, dan gencatan senjata," ungkap dia seperti dilaporkan Al Mayadeen.

Menurut Ben Gvir, kesepakatan tersebut telah mengakhiri semua pencapaian Israel dan tidak menjamin pembebasan semua sandera. Dia menekankan posisi partainya, Otzma Yehudit, di bawah kepemimpinannya, tidak akan menggulingkan Netanyahu atau bekerja sama dengan pihak kiri demi melawan pemerintah.

Meski demikian, menteri ekstremis tersebut mengaku tidak dapat tetap menjadi bagian dari pemerintahan yang menyetujui kesepakatan yang memberikan hadiah besar bagi Hamas dan berisiko mengalami bencana lain seperti 7 Oktober.

Jurnalis Channel-12 Israel Liel Dafna menyatakan bahwa sikap Ben Gvir bertujuan untuk menarik Bezalel Smotrich, pemimpin Partai Zionis Religius, dan anggota Knesset Likud agar menentang perjanjian tersebut. Dafna mencatat bahwa Ben Gvir belum mengundurkan diri untuk mempertahankan tekanan pada koalisi sambil berusaha menggalang penentangan tambahan terhadap kesepakatan tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pada Kamis bahwa krisis menit terakhir dengan Hamas telah menunda persetujuan perjanjian yang sangat dinanti-nantikan untuk menghentikan pertempuran di jalur Gaza dan membebaskan puluhan tawanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika