REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV — Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dari pemerintahan. Hal itu akan dia lakukan jika perjanjian gencatan senjata diterapkan di Jalur Gaza pada pekan depan. Ia baru akan kembali ke pemerintahan jika perang genosida di Gaza berlanjut.

Ben Gvir mengomentari perjanjian pertukaran tahanan pada Kamis (16/1/2025) malam. Dia menekankan bahwa hal itu berarti kekalahan Israel. “Karena perang berakhir, sehingga Hamas tetap megang kendali di Gaza dan tidak terkalahkan,” kata Ben Gvir.

Dia berkata, "Ketika kami melihat perayaan gembira para pendukung Hamas di Gaza dan Tepi Barat, kami menyadari siapa pihak yang menyerah," sebagaimana diberitakan al Mayadeen.

Ben Gvir menggambarkan usulan perjanjian pertukaran tersebut sebagai tindakan yang “sembrono, memalukan, dan tidak sah,” dan menekankan bahwa perjanjian ini “akan mengakhiri semua pencapaian yang dicapai oleh Israel, dan tidak akan mengarah pada pembebasan semua tahanan Israel.”

Sebagai imbalannya, kesepakatan tersebut “mencakup pembebasan ratusan tahanan Palestina, pemulangan ratusan ribu warga Gaza ke Jalur Gaza utara, termasuk ribuan pejuang perlawanan, penarikan diri dari poros Philadelphia, dan penghentian permusuhan,” Ben Gvir ditambahkan.

Ben Gvir mengumumkan bahwa partai Yahudi yang ia pimpin “tidak menjatuhkan Netanyahu dan tidak bekerja sama dengan sayap kiri.” Namun “ia tidak bisa menjadi bagian dari pemerintah yang menyetujui kesepakatan yang merupakan hadiah besar bagi Hamas. , dan bisa menghadirkan tanggal 7 Oktober lagi ke Israel.”

Ikuti Whatsapp Channel Republika