Pagar Laut Masih Berdiri 'Angkuh', Muhammadiyah Bersama 10 Ormas Adukan ke Bareskrim Polri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Skandal pemagaran laut secara ilegal di pesisir pantai utara Tangerang, Banten harus berujung pada tanggung jawab hukum. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan, pembangunan pagar laut ilegal tersebut tak mungkin dilakukan tanpa ada maksud maupun tujuan.

Karena itu, menurut salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia itu, Polri harus melakukan pengusutan hukum yang terbuka dan tuntas tentang siapa pelaku, maupun penanggung jawab pembangunan pagar laut ilegal sepanjang 30 kilometer (km) tersebut. Hal tersebut ditegaskan oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) PP Muhammadiyah.

Baca Juga

LBH AP PP Muhammadiyah, bersama-sama LBH Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), yang tergabung dalam Kaolisi Masyarakat Sipil, pada Jumat (17/1/2025) resmi mengadukan ke Bareskrim Polri perihal keberadaan pagar laut tersebut.

Koordinator LBH AP PP Muhammadiyah Ghufroni menjelaskan, pengaduan ke Mabes Polri tersebut langkah hukum lanjutan atas somasi yang sebelumnya sudah pernah dilayangkan. Pada Senin (13/1/2025), Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan somasi terbuka terhadap siapapun pihak yang melakukan pemagaran laut di pesisir pantai utara Tangerang, Banten itu untuk melakukan pembongkaran. Karena pagar laut tersebut dikatakatan mengganggu aktivitas masyarakat nelayan setempat.

Sehingga dalam somasinya, Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar pagar laut tersebut harus dibongkar dalam waktu 3x24 jam. Namun hingga kini keberadaan pagar laut sepanjang puluhan Km tersebut, masih ‘angkuh’ tegak.

“Sehingga dengan pengaduan ke Bareskrim Mabes Polri ini, kepolisian, dari Bareskrim dapat menelusuri tentang siapa yang terlibat dalam pagar misterius ini,” begitu kata Ghufroni saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri di Jakarta Selatan (Jaksel), pada Jumat (17/1/2025).

Ghufroni mengatakan, 10 organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam koalisi mengaku sudah melakukan pengecekan langsung di lokasi pagar laut tersebut. “Dan memang benar di sana, masih ada pagar-pagar laut yang terbuat dari bambu masih terpasang sedimikian rupa,” ujar Ghufroni.