REPUBLIKA.CO.ID,TEL AVIV – Kabinet keamanan Israel menyetujui perjanjian gencatan senjata yang baru-baru ini disepakati dengan Hamas. Kesepakatan tersebut sekarang akan dibawa ke seluruh kabinet untuk dibahas dan pemungutan suara diperkirakan akan diadakan sebelum istirahat Shabbat Yahudi dimulai.
Rekomendasi tersebut dibuat “setelah mengkaji seluruh aspek diplomatik, keamanan dan kemanusiaan” dari perjanjian tersebut, dengan pemahaman bahwa perjanjian tersebut “mendukung pencapaian tujuan perang,” kata kantor perdana menteri Israel dilansir the Times of Israel, Jumat.
Kantor perdana menteri tidak mengungkapkan siapa yang memilih untuk mendukung langkah tersebut, namun Partai Zionisme Religius Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Partai Otzma Yehudit dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir keduanya mengatakan mereka tidak akan mendukung kesepakatan tersebut. Sebelumnya, pemerintah mengatakan bahwa rencana tersebut akan tetap dilaksanakan pada Ahad meskipun ada penundaan birokrasi, yang berarti Pengadilan Tinggi masih perlu mengadakan sidang petisi yang menentang perjanjian tersebut, meskipun diperkirakan tidak akan melakukan intervensi.
Kabinet juga merekomendasikan agar “pemerintah menyetujui garis besar yang diusulkan”. Kesepakatan tersebut sekarang akan dibawa ke seluruh kabinet untuk didiskusikan dan dilakukan pemungutan suara.
Jika disetujui oleh pemerintah dan kabinet Israel, kesepakatan gencatan senjata dapat dilanjutkan sesuai jadwal yang direncanakan, dan para tawanan akan dibebaskan paling cepat pada Ahad, menurut pernyataan dari kantor PM Israel.
Tim perunding Israel dan Hamas menandatangani perjanjian pembebasan sandera Gaza dan gencatan senjata di Doha pada Jumat pagi, setelah rintangan terakhir yang menghambat penyelesaian perjanjian tersebut teratasi. Mengonfirmasi kesepakatan tersebut telah selesai, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan kabinet keamanan akan bersidang pada hari Jumat untuk melakukan pemungutan suara, sebelum kabinet penuh diperkirakan akan menindaklanjutinya pada Sabtu malam.
Meskipun hal ini pada awalnya diperkirakan akan menunda pembebasan kelompok sandera pertama yang dijadwalkan dari Ahad hingga Senin, para pejabat mengatakan pada hari Jumat bahwa gencatan senjata dan pembebasan akan dimulai pada Ahad sesuai rencana.
Israel mengatakan 98 sandera saat ini ditahan di Gaza, termasuk 36 jenazah yang dikonfirmasi tewas oleh IDF. Fase pertama kesepakatan yang disepakati adalah Hamas akan membebaskan 33 sandera “kemanusiaan” selama 42 hari – anak-anak, wanita, tentara wanita, orang tua dan orang sakit. Israel yakin sebagian besar dari 33 orang tersebut masih hidup, namun ada juga yang sudah meninggal.
Israel belum menerima kabar mengenai status masing-masing sandera. Ketika tahap pertama berlangsung, kedua belah pihak akan mengadakan pembicaraan mengenai kemungkinan tahap kedua, yang akan mencakup pembebasan semua sandera yang tersisa sebagai imbalan atas gencatan senjata permanen.
Sementara para pejabat Amerika mengakui adanya hambatan di menit-menit terakhir, seorang pejabat Israel mengatakan kepada the Times of Israel bahwa alasan utama perdana menteri menunda pemungutan suara adalah upaya untuk menjaga koalisinya tetap utuh. Pejabat tersebut, yang bukan berasal dari Kantor Perdana Menteri, mengatakan bahwa rincian perundingan memang masih diselesaikan pada saat itu, namun menegaskan bahwa perbedaan pendapat tersebut relatif kecil, dan menyebut penundaan tersebut disebabkan oleh “politik koalisi.”
Sementara, serangan Israel meningkat di daerah padat penduduk di Jalur Gaza, termasuk di Kota Gaza dan kota-kota perbatasan utara, menurut Aljazirah. Setidaknya 113 warga Palestina syahid, termasuk 28 anak-anak dan 31 wanita, dalam serangan Israel di Gaza sejak pengumuman kesepakatan gencatan senjata yang akan dimulai pada Ahad, menurut pertahanan sipil daerah kantong tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika