REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Bank Tanah (BBT) mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini ditegaskan oleh Kepala BBT, Parman Nataatmadja dalam sebuah media gathering di Bandung pada Jumat (17/1/2025) malam WIB.
Parman menerangkan terdapat 11 titik lokasi berpotensi menjadi dapur MBG. Itu tersebar di seluruh Indonesia. Perinciannya antara lain di di Batubara-Sumatera Utara, Solok-Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kendal-Jawa Tengah, Brebes-Jawa Tengah, Cianjur-Jawa Barat, Purwakarta-Jawa Barat, dua lokasi di Penajam Pasar Utara-Kalimantan Timur, Poso-Sulawesi Tengah, terakhir di Lombok Utara-Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Badan Bank tanah salah satunya bisa menjamin ketersediaan tanah untuk berbagai kepentingan, untuk siapa aja, untuk semuanya," kata Kepala BBT itu, ditulis Jumat (18/1/2025).
Makan Bergizi Gratis salah satu gagasan utama Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Butuh dukungan berbagai stakeholder dalam implementasinya. Sehingga bisa berjalan maksimal.
Seperti sudah dijelaskan, salah satu pihak yang bisa mendukung adalah BBT. Total aset lembaga ini 33.115,6 hektare (Ha). Itu tersebar di 21 provinsi.
"Kita sangat mendukung Asta Cita," ujar Parman.
Ia menegaskan, Badan Bank Tanah fokus pada hasilnya. Ada aksi nyata di lapangan dalam setiap gebrakan yang dijalankan. Itu juga sesuai semangat yang digaungkan Presiden Prabowo.
Muara dari semuanya, BBT membantu mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dengan makan bergizi gratis ada geliat ekonomi yang bergerak. Kemudian, sasaran lainnya adalah berperan meningkatkan sektor industrialisasi.
"Kita perlu memberikan tanah untuk kepentingan industri," ujar Parman.
BBT juga memberikan asetnya untuk digunakan dalam misi swasembada pangan. Ini terkait program cetak sawah baru yang digagas pemerintah. Sehingga bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Dalam hal pemerataan ekonomi, lembaga ini juga menyiapkan asetnya, dilelang untuk kepentingan pembangunan perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Terakhir, sekitar 30 persen aset Badan Bank Tanah bisa digunakan untuk fungsi sosial, reforma agraria. Itu misalnya untuk pembangunan rumah ibadah, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan sebagainya. Lahan-lahan untuk fasos dan fasum itu, kata Parman, diberikan BBT secara gratis. Namun pembangunannya diatur oleh pemerintah daerah.
Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha, Hakiki Sudrajat menambahkan, dari total aset persediaan tanah yang dimiliki BBT di 45 kabupaten/kota, sebanyak 13 di antaranya telah dilakukan pemanfaatan tanah. "Bahwa secara rasio ini sudah mencapai 28,89 persen. Pemanfaatan tanah ini meliputi untuk kepentingan umum, perkebunan, perikanan, pertanian, UMKM, perumahan MBR, pariwisata, pelabuhan hingga pusat logistik,” ujar Hakiki.
Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Perdananto Aribowo menyampaikan, untuk tahun 2025, Badan Bank Tanah merencanakan target perolehan tanah seluas 140.000 Ha. Tanah-tanah tersebut nantinya akan bersumber dari penetapan pemerintah yang meliputi tanah bekas hak, Kawasan dan tanah terlantar, tanah pelepasan Kawasan hutan, tanah timbul, tanah hasil reklamasi, tanah bekas tambang, dan lainnya sebagaimana tertuang dalam PP 64 Tahun 2021. Ada juga yang bersumber dari pihak lain yang penetapannya berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan lainnya.
"Kami optimistis tahun ini bisa mendapatkan perolehan tanah melampaui target yang sudah kami peroleh di 2024,” ujar Ari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika