REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas berjalan mulai Ahad (19/1/2025). Kesepakatan tersebut mengharuskan kedua belah pihak mematuhi sejumlah poin terkait penarikan pasukan Israel di Gaza dan pembebasan sandera dari kedua pihak. 

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengatakan bahwa pembebasan para tahanan harus dibayar mahal. Israel akan melakukan segala daya untuk "membebaskan semua tahanan."

Sa'ar menambahkan - dalam pernyataannya tak lama setelah gencatan senjata berlaku di Gaza - bahwa Hamas ditudingnya melanggar perjanjian gencatan senjata. Alasannya kelompok perlawanan itu tidak menyerahkan nama-nama tahanan wanita pada tanggal yang ditentukan.

Sa'ar menekankan bahwa Israel berkomitmen untuk mencapai semua tujuan dari gencatan senjata tersebut. perang dengan mengembalikan “tahanan” dan mengungkap misteri kemampuan Hamas mengendalikan Gaza. Namun terkait yang kedua, Israel gagal total. Meski mereka sudah membunuh sejumlah petinggi kelompok perlawanan tersebut, tetap saja Hamas memegang kendali. Hal itu mengakibatkan banyak tentara Israel mati tertembak dan terkena bom Hamas.

Menurut Menteri Israel ini, tidak ada masa depan stabilitas dan keamanan selama Hamas masih berkuasa di Gaza. Dia begitu berambisi menguasai Gaza sepenuhnya, dengan anggapan, akan terwujud stabilitas.  

Sa'ar mengatakan Israel belum mencapai tujuan perang meskipun negara zionis itu sudah habis-habisan membombardir Gaza dan membunuh jagoan Hamas, sebagaimana diberitakan Channel 12 Israel dan al Jazeera.

Menteri tersebut menambahkan, “Selama berbulan-bulan, kami belum mampu mengembalikan satu pun tahanan dalam keadaan hidup, jadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah sangat berat,” mengacu pada perlunya menerima perjanjian pertukaran dan gencatan senjata.

Ikuti Whatsapp Channel Republika