REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendeklarasikan darurat energi nasional. Belum banyak yang diketahui mengenai langkah yang menurut Trump dapat meningkatkan produksi minyak dan gas AS.
Akan tetapi, salah satu pejabat pemerintahan Trump yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan, darurat nasional ini akan memberi wewenang pada presiden untuk mempercepat pembangunan dan produksi batu bara serta sumber daya alam lainnya. Ia mengatakan langkah ini akan menciptakan lapangan pekerjaan, kemakmuran, dan memperkuat keamanan nasional.
Dikutip dari NPR, Selasa (21/1/2025), darurat energi nasional memberi presiden wewenang tambahan. Lembaga kajian hukum dan kebijakan Brennan Center for Justice mengatakan, darurat nasional memberi presiden wewenang untuk menghentikan sejumlah regulasi lingkungan atau membatasi ekspor minyak mentah.
Brennan Center dan media energi AS, E&E News meninjau penggunaan wewenang ini. Mereka menemukan belum pernah ada presiden AS yang mendeklarasikan darurat energi nasional, tapi darurat energi regional sempat dideklarasikan pada tahun 1970-an, ketika ada kelangkaan bahan bakar minyak.
Presiden saat itu, Jimmy Carter memberi para gubernur negara bagian wewenang untuk menangguhkan sejumlah regulasi lingkungan. Tapi meminta mereka "bertindak dengan hati-hati" karena dampaknya pada kesehatan masyarakat dan menggunakan sejumlah penangguhan peraturan sebagai "upaya terakhir."
Carter tidak resmi mendeklarasikan darurat energi, meski ia mempertimbangkan krisis energi sebagai prioritas utama pemerintahnya. Dalam pidato pelantikannya, Trump mengatakan ia akan menurunkan harga bahan bakar dan mengisi kembali cadangan minyak AS.
Sejarawan energi AS Daniel Yergin mengatakan darurat energi regional pada tahun 1970-an merupakan respons dari kelangkaan bahan bakar yang sebagian besar dilakukan dengan mengendalikan harga. Tapi, saat ini AS tidak mengalami kelangkaan bahan bakar.
AS merupakan eksportir bahan bakar fosil terbesar di dunia, memproduksi lebih banyak minyak dan gas dibanding negara mana pun. Sementara, sejumlah pengamat memproyeksikan dalam jangka-pendek dunia kelebihan minyak dan gas, karena pasokan tumbuh lebih cepat dibandingkan permintaan.
Akan tetapi, Trump kerap mengatakan ia ingin meningkatkan produksi minyak dan gas dengan melakukan lebih banyak pengeboran. Ia diperkirakan akan mencabut sejumlah regulasi lingkungan, memberikan lebih banyak izin pengeboran dan mendorong perusahaan energi menambah kilang baru.
Meski minyak dan gas alam berlimpah, terdapat kekhawatiran meningkatnya permintaan listrik. Sebagian besar didorong tingginya kebutuhan listrik pusat data dan pabrik. Hal ini diprediksi akan membebani jaringan listrik pada tahun-tahun mendatang.
Trump tidak mengkhususkan masalah ini dalam pidato pelantikannya. Tapi menggunakan darurat nasional untuk mempertahankan pembangkit listrik yang seharusnya tutup dengan alasan ekonomi dan lingkungan. Sebelumnya, ia kerap memberikan dukungan pada pembangkit listrik tenaga batu bara.
Pejabat pemerintah Trump yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan darurat energi nasional Trump dapat mempercepat pembangunan. Ini merupakan kiasan yang kerap digunakan dalam upaya memangkas regulasi dan tantangan hukum yang kerap menahan proyek energi, mulai dari jaringan pipa sampai listrik dan pembangunan pembangkit listrik baru.
Dalam sebuah artikel beberapa waktu lalu, E&E News mengeksplorasi beberapa cara yang dapat dilakukan Trump untuk menggunakan kekuasaan darurat untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik baru. Kali ini, konservasi energi tidak akan menjadi prioritas
Pada tahun 1970-an, respons federal terhadap krisis energi nasional mencakup penekanan kuat pada penghematan energi melalui efisiensi yang lebih baik. Trump, sebaliknya, secara vokal menentang undang-undang yang mengamanatkan agar peralatan lebih efisien.
Pejabat Trump mengatakan perintah yang menyatakan keadaan darurat juga akan mengakhiri upaya untuk membatasi pilihan konsumen pada barang-barang seperti kompor gas dan mesin pencuci piring.
Ikuti Whatsapp Channel Republika