REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan kelancaran Angkutan Lebaran 2025. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, koordinasi antara kedua kementerian terus diperkuat.
Langkah itu demi menghadirkan pelayanan maksimal bagi masyarakat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu juga agar mobilitas masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran 2025, bisa berjalan lancar.
"Alhamdulillah, hari ini kami kedatangan Menteri Perhubungan, Pak Dudy Purwagandhi, dan tentu kami berdiskusi mengenai persiapan Lebaran. Sinkronisasi ini memang kita pentingkan, sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk memastikan pelayanan kepada publik bisa maksimal," ujar Erick di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Erick menyampaikan salah satu fokus utama adalah mengatasi potensi kemacetan, terutama di Pelabuhan Merak, Banten, saat arus mudik. "Kemacetan di Pelabuhan Merak menjadi catatan terbesar. Kita memastikan hal ini bisa ditanggulangi lebih baik lagi pada Lebaran mendatang," katanya.
Erick menyebut, Kementerian BUMN telah memulai langkah konkret dengan mengumpulkan perusahaan-perusahaan transportasi di bawah naungannya. Beberapa waktu lalu, Erick memanggil Direksi Pelita Air, Garuda Indonesia, dan Citilink untuk membahas kesiapan sektor penerbangan.
Selanjutnya, Erick menjadwalkan pertemuan dengan perusahaan transportasi darat dan laut untuk memastikan seluruh moda transportasi siap menghadapi lonjakan penumpang. Dia juga menyoroti pentingnya penambahan armada pesawat guna mengatasi kebutuhan domestik yang terus meningkat.
Erick menambahkan, beberapa bandara akan beroperasi 24 jam untuk meningkatkan kapasitas penerbangan dan memaksimalkan frekuensi perjalanan selama periode mudik. "Indonesia membutuhkan 750 pesawat untuk penerbangan domestik, sementara saat ini baru ada 480. Kami memaksimalkan Pelita, Garuda, dan Citilink, serta terus mendukung investasi untuk peningkatan jumlah pesawat," ujar Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika