REPUBLIKA.CO.ID, DOHA-Pakar militer dan strategis Kolonel Hatem Karim al-Falahi meremehkan pentingnya pembicaraan beberapa pemimpin Israel untuk kembali berperang di Jalur Gaza, dengan mengatakan bahwa ini akan menjadi skenario terburuk bagi tentara pendudukan Israel.
Dalam konteks ini, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan bahwa ia akan menjatuhkan pemerintah jika tentara tidak kembali berperang di Jalur Gaza dengan cara yang memungkinkan kontrol penuh dan pengelolaannya.
Kolonel al-Falahi mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk membicarakan kembalinya perang di Gaza, dan menunjuk pada tekanan besar yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Israel untuk menyetujui perjanjian pertukaran tawanan dan gencatan senjata.
Menurut posisi AS saat ini, Israel berkewajiban untuk berkonsultasi dengan Amerika mengenai masalah kembali berperang lagi, yang berarti, menurut Kolonel al-Falahi, bahwa Tel Aviv tidak akan bergerak tanpa lampu Amerika.
Dalam sebuah analisis mengenai perkembangan di Jalur Gaza, Kolonel al-Falahi mengatakan bahwa ancaman yang dikeluarkan oleh para pemimpin politik Israel untuk kembali berperang di Gaza merupakan bagian dari tekanan yang diberikan kepada Netanyahu untuk tidak melakukan perjanjian gencatan senjata tahap kedua.
Menurut perkiraan pakar militer dan strategis, keputusan untuk kembali berperang - jika diambil - tidak akan datang dari pembentukan militer, melainkan dari pembentukan politik, karena tentara telah menunjukkan banyak hal negatif dan kegagalan selama periode baru-baru ini, dan kemampuan militernya telah rusak, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai laporan.
Mengingat kegagalannya, kembalinya pertempuran di Jalur Gaza merupakan "skenario terburuk" bagi tentara pendudukan Israel, menurut Kolonel Al-Falahi.
Qatar mengumumkan keberhasilan mediasi Qatar-Mesir-AS dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza, yang mulai berlaku pada 19 Januari.
Fase pertama dari perjanjian tersebut berlangsung selama 42 hari, namun juga mencakup dua fase tambahan yang masing-masing berlangsung selama 42 hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika