REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Apa kabar transformasi kelembagaan Bulog? Isu demikian sempat terdengar nyaring. Arahnya, Perum Bulog berpotensi langsung berada di bawah Presiden.
Saat ini lembaga tersebut masih di bawah Kementerian BUMN. Direktur Utama Bulog, Wahyu Suparyono menjelaskan situasi terkini mengenai proses perubahan yang sedang berlangsung.
"Transformasi Bulog, persiapan tetap berjalan. Saat ini, kami menunggu keputusan Presiden tentang tim transformasi. Itu yang pertama," kata Wahyu saat berdiskusi dengan awak media, di kantornya, di Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Berikutnya, ada sebuah tahapan penting. Menurutnya, sudah ada salah satu keputusan di parlemen. Komisi IV DPR RI, jelas dia, mendukung sepenuhnya transformasi kelembagaan Bulog ini.
Di internal, Bulog juga telah melakukan focus group discussion (FGD) terkait transformasi ini. Jadi segalanya tetap berproses.
"Dengan catatan, di 2025, kami tetap dan masih berjalan selaku operator, sebagai Perum Bulog atau sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," ujar Wahyu.
Dengan masih berbentuk BUMN, lanjut dia, maka masih terikat regulasi-regulasi Kementerian BUMN. Ia kembali menegaskan, tahun ini belum ada perubahan. Lembaga yang ia pimpin tunduk pada regulasi Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA), juga mengikuti aturan Kementerian BUMN selaku pemilik modal.
Pada saat yang sama, Wahyu turut menyinggung tugas yang diberikan pada mereka tahun ini. Itu terkait penyerapan beras 3 juta ton. Bulog, kata dia siap menjalankan penugasan tersebut.
Bukan hanya tentang meningkatkan volume beras. Pada saat yang sama, memaksimalkan hasil produksi petani lokal. Berdasarkan harga pembelian pemerintah (HPP), sampai saat ini harga beras yang dibeli Bulog dari penggilingan, Rp 12 ribu.
"Jadi yang ingin saya garisbawahi, start 2025, kita sepakat, arahan Bapak Presiden, kita tidak impor beras, dan kita diminta menyerap pengadaan dalam negeri. Itu yang paling penting," ujar Dirut Perum Bulog.
Wahyu menerangkan, puncak panen raya tahun ini, diprediksi terjadi Februari sampai Mei. Ia meminta jajaran direksi, para petugas di Bulog, bekerja keras, turun ke lapangan. "Agar di puncak panen itu, bisa menyerap 70 persen."
Terkait semua target dan penugasan tersebut, ia mengakui Bulog tak bisa berdiri sendiri. Butuh kolaborasi dengan berbagai pihak. Ia mencontohkan, pihaknya sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) pada 15 Januari 2025. Kerja sama pengadaan dan pengolahan gabah dan/atau beras dengan total kuantum sebanyak 1.176.900 ton setara beras.
"Mudah-mudahan dengan berkolaborasi ini (terjadi) percepatan pengadaan kita, dengan menjaga kualitas pastinya ya," tutur Wahyu.
Belum berhenti sampai di situ. Berikutnya, Bulog berencana melakukan kolaborasi dengan Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI). Arah kerjasamanya nanti mencakup penguatan cadangan beras pemerintah, pengadaan gabah dan beras petani, penyaluran dan penjualan beras petani, pemanfaatan infrastruktur pengeringan dan pengolahan milik AB2TI. Terakhir melakukan kemitraan budidaya pertanian mitra tani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika