REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta memastikan tidak pernah ada pembicaraan yang membahas wacana relokasi rakyat Palestina di Gaza ke Indonesia. Kalaupun ada wacana tersebut muncul lantaran rekonstruk, maka hal tersebut tidak bisa jadi alasan.  

“Pada dasarnya kita tidak bisa menerima relokasi warga Gaza dari Gaza, karena rekonstruksi bukan menjadi alasan untuk melakukan relokasi. Tetapi, pada dasarnya sampai sekarang tidak ada pembicaraan soal itu,” kata Wamenlu di Kompleks Istana Kepresidenan selepas sidang kabinet.

Terkait dukungan untuk rakyat Palestina di Gaza, Anis Matta menyebut pemerintah Indonesia saat ini berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk kembali mengirimkan bantuan. “Kami sekarang masih koordinasi teknis terkait dengan penyaluran bantuan kemanusiaan,” kata Wamenlu.

Namun, Anis belum dapat menyebutkan informasi lebih lanjut mengenai rencana pengiriman bantuan tersebut.

NBC News, salah satu media yang berpusat di AS, minggu lalu memberitakan salah satu pejabat yang terlibat dalam transisi kepemimpinan di Amerika Serikat menyatakan Utusan Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff berencana mengunjungi Gaza untuk memastikan penerapan gencatan senjata.

Dalam pemberitaan yang sama, Trump dan timnya juga disebut memperhatikan solusi jangka panjang untuk mengakhiri konflik di Gaza, termasuk terkait nasib 2 juta warga Palestina di Gaza.

“Indonesia, misalnya, menjadi salah satu tempat yang dibahas sebagai tujuan (relokasi) sebagian dari (warga Gaza),” demikian petikan laporan NBC tersebut mengutip pejabat yang terlibat dalam transisi kepemimpinan di AS itu.

Kementerian Luar Negeri RI dalam siaran resminya yang diterbitkan di Jakarta, Selasa (21/1), menyatakan pemerintah Indonesia tidak pernah berencana merelokasi sebagian dari dua 2 penduduk Gaza ke Indonesia.

“Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik,” demikian siaran resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.

Kemenlu melanjutkan Pemerintah RI memilih untuk menghindari berbagai spekulasi yang berkembang, dan konsisten pada sikapnya untuk tidak menerima segala bentuk rencana memindahkan rakyat Palestina di Gaza.

Pemerintah Indonesia, sebagaimana disampaikan dalam siaran resmi Kemenlu, berpendapat relokasi itu justru sesuai dengan keinginan Israel yang ingin mengusir rakyat Palestina dari Gaza, dan melanjutkan berbagai aktivitas pendudukan ilegal mereka di wilayah-wilayah Palestina.

“Indonesia tetap tegas dengan posisi segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima,” demikian siaran resmi Kementerian Luar Negeri RI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika