REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dinilai perlu dipercepat. Bila perlu, Presiden Prabowo Subianto turun langsung menahkodai percepatan.
"Saya rasa ini perlu Prabowo yang turun langsung, karena aset besar sekali," kata Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, dalam diskusi di Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Menurut Nailul, perlu 'bekingan' Prabowo untuk membidani Danantara. Dia mencontohkan soal kenaikan PPN 12 persen yang menjadi polemik. Dalam polemik tersebut, Prabowo turun langsung mengumumkan bahwa PPN tak jadi naik.
"Kalau kita lihat Danantara ini kan ketika Pak Prabowo bilang ada Danantara yang akan mengelola BUMN, itu sama ketika dia mengumumkan program makan bergizi gratis," kata Nailul.
Dia menilai Danantara mesti segera dibentuk, mumpung sentimen terkait hal ini masih positif. Jika dibiarkan mangkrak terlalu lama, maka sentimen terhadap hal ini akan menurun.
"Dampaknya nanti ke ketidakpuasan masyarakat, itu akan meningkat," ujar Nailul.
Senada, ekonom dan praktisi pasar modal Hans Kwee mendorong percepatan pembentukan Danantara. Menurut dia, percepatan pembentukan ini juga perlu dukungan dari sektor politik.
"Yang terpenting juga itu harus cepat direalisasikan, pekerjaan rumah (PR)-nya sebenernya ada di DPR ya," ujar Hans.
Jika sudah terbentuk, Hans berharap Danantara dapat dikelola secara profesional. Bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tapi pengontrol BUMN yang tergabung di dalamnya.
"Kita juga harapkan ada pembentukan satu ekosistem keuangan yang kuat di Danantara. Sehingga ada peningkatan efisiensi, termasuk perluasan akses ke berbagai bidang dan menjangkau pasar domestik dan internasional," kata Hans.
Ikuti Whatsapp Channel Republika