REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan melakukan penggeledahan di rumah mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Djan Farid pada Rabu (22/1/2025) malam hingga Kamis (23/1/2025) dini hari. Penggeledahan itu dilakukan terkait kasus eks politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harus Masiku.
Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengatakan, partainya menghormati upaya KPK yang masih berupaya mengusut kasus Harun Masiku. Menurut dia, penggeledahan rumah mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu merupakan kewenangan penyidik KPK. Kendati demikian, ia mempertanyakan tindakan KPK yang dinilai dengan asas-asas yang berlaku, seperti asas akuntabilitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
"Kami juga ingin mengingatkan bahwa kewenangan yang disalahgunakan dan melanggar asas-asas merupakan bentuk nyata dari kesewenang-wenangan," kata Guntur melalui keterangannya, Kamis.
Menurut dia, penggeledahan terhadap rumah Djan Farid menimbulkan pertanyaan besar bagi publik. Pasalnya, yang dijadikan dalam kasus Harus Masiku adalah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
"Apa penjelasan KPK, bahwa kasus yang ditersangkakan kepada Sekjen PDIP, tapi yang digeledah adalah rumah Djan Farid?" kata dia.
Ia menambahkan, KPK juga memasukkan nama mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz dalam daftar saksi yang dipanggil terkait kasus Harun Masiku. Padahal, Virryan sudah lama meninggal dunia. Almarhum juga disebut tidak terbukti terlibat kasus ini Harusn Masiku dalam lima tahun terakhir.
"Mengapa KPK tidak bisa menghormati hak-hak asasi keluarga almarhum?" kata Guntur.
Menurut dia, KPK berutang penjelasan pada publik. Sebab, ia menilai KPK tidak akuntabel, tidak proporsial, dan tidak menghormati hak asasi manusia.
"Tindakan KPK di atas semakin terkesan membuat drama terhadap kasus hukum yang dipolitisir, KPK seperti sedang berusaha keras mencari perhatian publik dan menggiring suatu opini setelah diserang dan terpojok serta dihujani citra negatif karena KPK mangkir pada sidang perdana praperadilan Senin 21 Januari 2025," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika