REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kelompok separatis Papua Merdeka merasa tak membutuhkan amnesti dan abolisi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang merupakan sayap bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) menegaskan, kelompoknya tetap pada sikap politik melepaskan Bumi Cenderawasih dari Indonesia.
Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan, wacana pemberian pengampunan terhadap para aktivis, maupun tahanan politik (tapol), pun juga kombatan-kombatan, tak akan memengaruhi sikap yang menghendaki penentuan nasib sendiri untuk Papua. “Itu amnesti-kah, pemberian abolisi-kah, itu terserah Presiden Indonesia. Itu urusan dia. Kami tidak terlalu sibuk, tidak terpengaruh dengan itu,” kata Sebby kepada Republika, Jumat (24/1/2025).
Kata Sebby, kawanannya yang selama ini ditangkap dan dipenjarakan oleh Pemerintah Indonesia tak ada yang menghendaki pengampunan. Pun dia percaya para tahanan politik yang selama ini mengampanyekan agar Papua bisa menentukan nasib sendiri, tetap pada tujuan yang sama.
“Para tahanan politik, para pejuang-pejuang Papua Merdeka yang ditangkap oleh pemerintah Indonesia, dan dipenjarakan itu, itu bagian dari simbol perlawanan. Jadi mereka berjuang di penjara,” ujar Sebby.
Indonesia merencanakan pemberian amnesti, maupun abolisi terhadap orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata di Papua. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemberian pengampunan maupun penghapusan pidana tersebut sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan perdamaian dan menyudahi konflik, maupun kekerasan bersenjata di Bumi Cenderawasih.
“Pada dasarnya, Presiden Prabowo Subianto sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang telribat dalam konflik di Papua. Dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM,” kata Yusril melalui siaran pers Rabu (23/1/2025).
Menteri HAM Nathalius Pigai menjelaskan, amnesti dan abolisi khusus isu-isu menyangkut Papua bagian dari upaya menyudahi konflik yang berkepanjangan. “Tujuan dari ini, adalah untuk rekonsiliasi dan kemanusian,” kata Pigai saat dihubungi Republika, dari Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Ikuti Whatsapp Channel Republika