REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pelantikan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jabar periode 2025–2030 dijadwalkan pada 6 Februari mendatang. Menurut Dedi, kepastian jadwal tersebut menjadi momentum yang sangat strategis untuk langsung melangkah ketika sudah dilantik.

"Karenanya saya bersyukur masyarakat Jawa Barat mendapat penjabat gubernur yang sehebat ini, punya visi, kemudian orientasinya bekerja, jujur berintegritas, dan memberikan ruang terbuka kepada saya untuk bekerja dalam setiap hari, merumuskan kebijakan-kebijakan yang nanti (saya) lakukan setelah menjabat," kata Dedi saat menghadiri Rapat Pimpinan Pemprov Jabar di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (22/1/2025).

Seperti dalam rapim kali ini, menurut Dedi, menjadi hal yang penting dalam usaha untuk merealisasikan janji kampanye dan haruslah diimplementasikan organisasi perangkat daerah (OPD) di Jawa Barat.

"Apa yang jadi prioritas? Yaitu kepentingan publik. Layanan dasarnya apa? Layanan pendidikan, gimana anak-anak Jabar sekolahnya minimal SMA, kemudian layanan kesehatan semuanya terlayani, dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit nggak boleh lagi ada antrean orang di Hasan Sadikin untuk dapat operasi sehingga setiap rumah sakit harus punya kemampuan sama. Infrastruktur nggak boleh ada jalan rusak, kemudian rakyat Jabar harus dapat pasokan listrik, harus kelar 140 ribu. Kemudian jaminan air bersih dan perumahan," jelas Dedi.

Dedi Mulyadi pun menyatakan akan menggeser anggaran daerah yang dianggap berada di pos yang kurang efisien (inefisien) termasuk hibah, hingga sekitar Rp2 triliun untuk belanja publik yang akan direalisasikan pada APBD Perubahan 2025. Terkait dana hibah, Dedi mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya ada miss pengelolaan di mana ada admin yang menguasai sistem sehingga bisa memasukkan anggaran, memproses, dan mencairkan.

Sehingga ke depan, dia menekankan agar ke depan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jabar mengumumkan secara transparan anggaran dan kegiatan mereka pada masyarakat. "Nah ini kan ke depan harus segera ditertibkan, sehingga anggaran di Jabar itu terkontrol dengan baik dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, dan yang paling utama mulai saat ini seluruh OPD akan mengumumkan jumlah anggaran dan jenis kegiatan kepada masyarakat," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika