REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis, Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah, serta Swasembada Pangan menjadi Top 3 Program Prabowo-Gibran dengan skor positif paling tinggi. Sementara Wacana Pilkada akan dipilih oleh DPRD menjadi Top 1 isu yang skor negatifnya paling buruk.
Demikian hasil temuan riset LSI Denny JA terkait menyambut 100 Hari Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran. LSI enny JA menggunakan dua pendekatan untuk menghasilkan laporan ini: LSI Weight Scoring Model dan Aplikasi LSI Internet.
Weight Scoring Model adalah pendekatan evaluasi berbasis bobot, yang dirancang untuk menilai kebijakan secara holistik. Model kedua menganalisis frekuensi serta sentimen percakapan daring antara 20 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025.
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menjelaskan, berdasar riset LSI Denny JA, ada 9 program yang mendapatkan respon positif. Program yang menempati peringkat pertama sentimen positif adalah Makan Bergizi Gratis (Skor 8,4). Program ini menempati peringkat pertama karena dampaknya yang langsung terhadap pengurangan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat, mendukung kualitas generasi mendatang.
“Ketika anak-anak dapat tumbuh sehat dengan asupan nutrisi yang cukup, mereka memiliki kesempatan untuk belajar lebih baik, bekerja lebih produktif, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” kata Ardian Sopa, Jumat (24/1/2025).
Posisi kedua hingga kesembilan secara berturut-turut adalah: Program Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah (Skor 8,0), Swasembada Pangan (Skor 7,8), Peningkatan Kesejahteraan Guru (Skor 7,8), Kenaikan Upah Minimum Nasional (Skor 7,8), Keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Skor 7,8), Program Transisi Energi Hijau (Skor 7,7), Pemberantasan Judi Online (Skor 7,3), dan Penurunan Harga Tiket Transportasi Publik (Skor 7,2).
Riset LSI Denny JA ini juga menilai wacana (baru di tahap inisiasi) atau kebijakan yang dianggap negatif. Ini dievaluasi berdasarkan dampak terhadap demokrasi (30%), implikasi fiskal dan ekonomi (25%), resistensi publik dan kontroversi (20%), efisiensi dan efektivitas (15%), serta dampak terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial (10%).
Adapun wacana dan program yang paling menuai sentimen negatif adalah usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Skoring untuk wacana ini terbesar mencapai skor -7,9/minus 7,9. “Kebijakan ini mendapat kritik tajam karena melemahkan partisipasi langsung masyarakat, meningkatkan risiko korupsi, dan menimbulkan resistensi publik,” kata Ardian.
Lebih jauh, lanjutnya, wacana ini mengundang pertanyaan mendasar tentang komitmen pemerintah terhadap prinsip demokrasi. Menurut Ardian, hak memilih adalah esensi dari kedaulatan rakyat. Ketika hak ini direnggut, rakyat merasa kehilangan kendali atas pemimpin yang akan memengaruhi kehidupan mereka secara langsung.
Sentimen negatif lain bersumber dari isu pembentukan Kabinet Jumbo (Skor -6,8) dan Penghapusan Piutang Macet UMKM (Skor -5,7). “Kabinet yang terlalu besar dianggap inefisien, membebani anggaran, serta memicu konflik kepentingan jika didasarkan pada hutang budi politik semata,” kata Ardian.
Sedangkan kebijakan penghapusan piutang macet UMKM memicu moral hazard, mengurangi likuiditas lembaga keuangan, dan dinilai tidak adil bagi debitur yang patuh. “Meskipun niatnya baik untuk membantu UMKM yang kesulitan, kebijakan ini berisiko menciptakan preseden yang salah,” ungkap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika