REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri SpanyolJose Manuel Albares pada Senin (27/1/2025) menolak gagasan Presiden AS Donald Trump untuk "membersihkan" Gaza dan merelokasi penduduknya ke sejumlah negara Arab di sekitarnya. Albares menegaskan, Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan.
"Posisi kami jelas: warga Gaza harus tetap di Gaza. Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan, yang harus dikelola oleh satu pemerintahan," ujar Albares saat berbicara di Brussel.
"Secepatnya, Gaza dan Tepi Barat harus berada di bawah kendali satu otoritas nasional Palestina," lanjutnya.
Pada Sabtu (25/1/2025), Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya telah berbicara dengan Raja Yordania mengenai kemungkinan menampung 1,5 juta orang dari Gaza.
"Hampir semuanya hancur, dan orang-orang sekarat di sana, jadi saya lebih memilih bekerja sama dengan beberapa negara Arab untuk membangun perumahan di lokasi lain, di mana saya pikir mereka mungkin bisa hidup damai," ujar Trump dalam penerbangan pesawat kepresidenan Air Force One, menurut CNN.
Albares menegaskan bahwa Uni Eropa seharusnya lebih fokus untuk segera membantu "bencana kemanusiaan" di Gaza dengan menyediakan bantuan untuk kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan, serta memastikan keberadaan Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).
Albares menyatakan bahwa Spanyol akan meminta misi darurat Uni Eropa untuk diterjunkan di perbatasan Rafah guna membantu menormalisasi perbatasan antara Gaza dan Mesir. Ia juga menawarkan Pasukan Polisi Sipil Spanyol (Civil Guard) untuk berpartisipasi dalam misi tersebut.
Spanyol berjanji akan meningkatkan bantuan keuangan untuk Palestina dan UNRWA menjadi 50 juta euro (sekitar 52 juta dolar AS atau sekitar Rp840,8 miliar). "Kami memiliki harapan yang besar untuk Gaza, gencatan senjata (saat ini) belum permanen, tetapi kami perlu bekerja untuk mewujudkannya," tegas Albares.
Berbicara kepada wartawan, ia juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil Lebanon pada Ahad (26/1/2025), dengan menyebutnya "tidak dapat diterima."
"Dua puluh dua warga sipil yang tewas adalah terlalu banyak. Semua poin dalam gencatan senjata ini harus dipatuhi. Pasukan bersenjata Lebanon harus dikerahkan di selatan, dan pasukan Israel harus mundur untuk menjamin kedaulatan negara tersebut," tambahnya.
Albares juga mendesak Uni Eropa untuk meningkatkan bantuannya ke Lebanon guna membantu membangun kembali negara tersebut serta memperkuat angkatan bersenjata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika