PUNCAK JAYA -- Aparat gabungan TNI-Polri melaksanakan patroli bersama menyambut putusan Mahkamah Konstitusi pada Kamis (30/1/2025), terkait sengketa Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Demi menjaga kondusivitas wilayah, Kodim 1714/Puncak Jaya, Satgas 715/Motuliato, dan Polres Puncak Jaya menggelar patroli dan sweeping bersama pada Selasa (28/1/2025).

Aparat ingin menjaga situasi tetap terkendali untuk mengantisipasi putusan MK MK yang tidak memuaskan salah satu pihak. Komandan Kodim 1714/Puncak Jaya, Letkol Inf Irawan Setya Kusuma mengatakan, pihaknya memberikan perhatian khusus terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang pembacaan putusan MK.

"Jelang pleno sengketa pilkada untuk menjamin situasi kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Puncak Jaya, sangat diharapkan dan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum saja, seluruh aparat dan stakeholder menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan tidak terprovokasi oleh ajakan yang berpotensi menimbulkan konflik," ujarnya di Puncak Jaya.

Irawan menegaskan, saat ini, aparat keamanan gabungan TNI-Polri juga sudah melakukan berbagai upaya agar pascaputusan MK, tidak ada hal hal yang dapat mengganggu keamanan warga di Kabupaten Puncak Jaya. Walupun terjadi perbedaan politik dan dukungan, dia berpesan, menjadi hal lumrah pada pesta demokrasi agar masyarakat tidak sampai terpecah belah dalam kehidupan berbangsa.

Perwira Seksi Operasi Kodim 1714/Puncak Jaya Kapten Inf Daniel Sine mengatakan, kegiatan patroli dan sweeping diadakan untuk mendekatkan diri antara TNI-Polri dan masyarakat. Sehingga nantinya terjalin komunikasi yang lebih baik dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah yang menjadi binaan bersama Kodim 1714/Puncak Jaya.

"Sejauh ini perkembangan situasi di wilayah binaan Kodim 1714/Puncak Jaya tidak kondusif dan masyarakat kurang dalam beraktivitas dikarenakan putusan MK yang belum ditetapkan, sehingga kedua pendukung paslon masih saling jaga dan mencurigai dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perang saat pengumuman MK pada 30 Januari 2025," kata Danaiel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika