REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonomi syariah Indonesia sudah berusia 34 tahun. Kelahirannya ditandai dengan pembentukan bank syariah pertama, Bank Muamalat pada 1991. Bank ini jadi tanda semangat umat untuk menjauhi riba. Sejak saat itu, industri syariah mulai berkembang sedikit demi sedikit.

Hingga usia middle age begini, kecepatan pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia bisa dibilang so so. Apalagi kalau melihat negara tetangga Malaysia yang full support dari pemerintahnya, ekonomi syariah Indonesia mungkin (cuma) bisa bersyukur. Upaya pemerintah yang ada saat ini, jelas masih menyia-nyiakan potensi yang ada.

Penasehat Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Hakam Naja mengatakan pembangunan ekonomi syariah Indonesia harus diakui, 'cuma' setengah hati, hanya basa basi, yang penting ada.

"Maka saya berharap betul pak Prabowo bersungguh-sungguh, serius, merancang dengan komprehensif, agar ini tidak lagi jadi gimmick marketing," kata dia dalam Diskusi Publik Ekonomi dan Keuangan Syariah, 100 Hari Pemerintahan Prabowo: Tagih Janji Bidang Ekonomi Syariah, Jumat (31/1/2025).

Sentilan itu bukan tanpa alasan. Indonesia punya potensi yang sangat akbar, baik secara internal maupun eksternal. Mulai dari 87,08 persen penduduk Indonesia yang adalah Muslim. Kemudian, Indonesia tergabung dalam negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam yang menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB) capai 8,9 triliun dolar AS pada 2023.

Selanjutnya, Indonesia termasuk dalam negara-negara berkembang atau Developing 8 bersama Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Populasinya capai 1,2 miliar atau 60 persen dari seluruh Muslim dunia dengan total PDB 4,92 triliun pada 2023.

Yang terbaru, Indonesia juga resmi gabung BRICS yang kini beranggotakan Brasil, Rusia, China, Afrika Selatan, Iran, Arab Saudi, Ethiopia, Uni Emirat Arab. Skala ekonomi negara-negara ini capai 28,8 triliun dolar AS.

"Pada 2026 nanti, Indonesia akan jadi tuan rumah KTT BRICS," katanya.

Pengembangan ekonomi syariah Indonesia sebenarnya sudah tertuang dalam Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029. Cita-citanya adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Maka dari itu, Prabowo Gibran tidak punya pilihan lain selain serius menggarap potensi-potensi yang berserakan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika