REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Presiden Suriah yang baru diangkat, Ahmed al-Sharaa, mengatakan bahwa ia akan membentuk pemerintahan transisi yang inklusif yang mewakili berbagai komunitas yang akan membangun lembaga dan menjalankan negara hingga dapat menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil.
Al-Sharaa menyampaikan pidato pertamanya kepada rakyat sejak diangkat menjadi presiden untuk masa transisi pada hari Rabu oleh pasukan oposisi yang menggulingkan mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam serangan kilat tahun lalu.
Kelompok yang memimpin serangan, Hayat Tahrir al-Sham, sejak itu telah membentuk pemerintahan sementara yang telah menyambut aliran delegasi diplomatik senior Barat dan Arab yang bersemangat untuk membantu menstabilkan negara tersebut setelah 13 tahun perang saudara.
Al-Sharaa dalam pidatonya mengatakan ia akan membentuk badan legislatif kecil untuk mengisi kekosongan parlemen hingga pemilihan umum baru diadakan, setelah parlemen Suriah dibubarkan pada hari Rabu.
Ia mengatakan ia juga akan dalam beberapa hari mendatang mengumumkan pembentukan sebuah komite yang akan mempersiapkan untuk mengadakan konferensi dialog nasional yang akan menjadi platform bagi warga Suriah untuk membahas program politik masa depan negara tersebut.
Itu akan diikuti oleh "deklarasi konstitusional," katanya, dalam referensi yang jelas terhadap proses perancangan konstitusi Suriah yang baru.
Al-Sharaa sebelumnya mengatakan proses perancangan konstitusi baru dan penyelenggaraan pemilihan umum mungkin memakan waktu hingga empat tahun.