REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa'adah mengatakan pembuatan dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu menggandeng usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan setempat yang bisa dijadikan sebagai pemasok bahan pokok. Hal itu terkait upaya SPPG memprioritaskan komoditas lokal yang diolah menjadi makanan bergizi untuk penerima manfaat (anak sekolah, balita maupun ibu hamil).
"Dengan menggandeng UMKM pangan setempat, maka SPPG bisa beroperasi efisien dan mendapatkan pasokan bahan pokok yang masih segar untuk diolah," ujar Rina Sa'adah di Jakarta, Sabtu.
Adapun pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pada tahun 2025 ini ada 5.000 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi yang dibangun di setiap daerah. Rina mengungkapkan, UMKM pangan yang memproduksi dan menghasilkan beras, ayam, telur, aneka sayuran, ikan serta bahan kebutuhan pokok lainnya telah menjalankan usaha di berbagai daerah. Baik berupa usaha perorangan, kelompok masyarakat maupun usaha kecil yang berbadan hukum serta koperasi dan BUMDes yang jumlahnya mencapai ribuan unit.
"Beroperasinya dapur MBG atau SPPG menumbuhkan permintaan (demand) akan beras, daging ayam, telur, ikan serta aneka sayuran di berbagai daerah. Bagian pembelian SPPG bisa menjalin kerja sama dengan UMKM pangan setempat untuk memasok bahan pokok tersebut sesuai standar yang diinginkan," ujar Rina yang merupakan anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Jawa Barat X.
Kerja sama seperti ini, menurut Rina, akan menjadi wujud nyata multiplier effect program MBG. Terutama bagi pelaku ekonomi atau UMKM bidang pangan di berbagai daerah. Transaksi antara SPPG atau dapur MBG dengan UMKM pangan setempat akan mendorong perputaran roda perekonomian daerah bergerak lebih baik.
Kolaborasi SPPG dengan UMKM pangan, menurut Rina, juga mengatasi persoalan mahalnya biaya transportasi angkutan ke pasar induk yang selama ini dikeluhkan petani sayuran. Hal serupa juga untuk produsen ayam daging maupun telor serta produsen beras. Sedang SPPG bisa mendapatkan jaminan dan kontinuitas pasokan bahan baku segar dan berkualitas.
Mengingat anggaran yang dialokasikan, Rina mengungkapkan program MBG bisa menjadi momentum UMKM di daerah untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Disebutkan, pemerintah telah mengalokasikan Rp71 triliun untuk MBG pada 2025 dengan target 15 juta-17,5 juta penerima manfaat. Namun, saat ini tengah dibahas untuk ditambah Rp 100 triliun, dengan target penerimaan manfaat sebanyak 82,9 juta hingga akhir 2025.
Berdasarkan data BGN, dana sebesar itu dialokasikan untuk 5.000 SPPG. Sebanyak 1.542 unit SPPG yang dibangun BGN dan sebanyak 3.458 unit SPPG hasil kerja sama BGN dengan lembaga negara/pihak ketiga. Hingga saat ini telah beroperasi sekitar 937 SPPG di 26 provinsi. Setiap SPPG memasok 3.000 penerima manfaat setiap hari Senin hingga Jumat/Sabtu.
"Saya mengharapkan UMKM pangan menangkap peluang menjadi pemasok bahan pokok untuk SPPG dengan baik dan serius, agar usahanya berkembang. Terlebih lagi Presiden Prabowo menegaskan bahan pokok program MBG harus dipenuhi dari dalam negeri dan melarang melakukan impor," kata Rina Sa'adah pula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika