REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan keras kepada para pengusaha jasa penggilingan padi, bahwa pemerintah tidak akan menoleransi praktik-praktik yang merugikan petani.

Hal itu dikatakan Presiden Prabowo merespons laporan Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso dalam pertemuan virtual di Jakarta, Senin, bahwa masih ada pengusaha penggilingan yang membeli gabah kering petani kurang dari harga yang ditetapkan pemerintah, senilai Rp6.500 per kg.

"Kali ini pemerintah akan bertindak. Saya mengimbau semua pihak, terutama teman-teman dari penggilingan padi. Saya kira banyak yang penggilingan padi di daerah-daerah yang sudah menyesuaikan, tapi ada beberapa mungkin yang mau coba main-main sama pemerintah Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan tebang pilih dalam menindak pelaku usaha penggilingan padi yang melanggar ketentuan harga.

"Berapa besar pun penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak," katanya.

Dalam keterangannya, Presiden Prabowo mengimbau seluruh aparat penegak hukum dan dinas pertanian di berbagai daerah untuk mengawasi setiap aktivitas penggilingan padi di Indonesia.

Pernyataan tersebut merupakan respons langsung atas keluhan para petani yang merasa sering dikorbankan oleh kebijakan penggilingan padi yang tidak menguntungkan mereka.

Menurut Presiden, dalih kadar air, rendemen, dan kualitas yang sering dikemukakan sebagai alasan pengurangan harga jual padi, merupakan taktik yang kerap merugikan petani kecil.

Prabowo juga menegaskan pentingnya peran serta pengusaha dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab kemasyarakatan.

“Kita semua punya tanggung jawab. Para pengusaha pun punya tanggung jawab. Saya ingin para pengusaha dapat untung yang baik, tapi punya tanggung jawab kemasyarakatan. Kita sudah hitung, pemerintah sudah hitung, dengan Rp6.500 sudah bisa juga untung,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika