REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk pertama kalinya melakukan kunjungan kenegaraan sejak Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya pada November tahun lalu. Ia disambut Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih, Washington, DC, pada Selasa waktu setempat.
Kedatangan Netanyahu di Gedung Putih sempat tertunda, semalam. Menurut Aljazirah, hal itu mungkin disebabkan oleh masalah keamanan dan aksi unjuk rasa menolak kedatangannya. “Salah satu alasan mengapa mungkin ada sedikit hambatan adalah karena ada demonstrasi yang cukup besar,” dilaporkan koresponden Aljazirah dari Gedung Putih.
“Ada perimeter keamanan yang dipasang yang tidak biasanya dilakukan di sekitar Gedung Putih, jadi ada pengamanan tambahan. Dan di luar batas itu, ada sedikit demonstrasi yang sedang terjadi saat ini.”
ICC menuduh Netanyahu melakukan “kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang” terkait serangan Israel di Jalur Gaza. Mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, serta para pemimpin Hamas, juga menghadapi surat perintah penangkapan.
Ada “alasan yang masuk akal” untuk percaya bahwa Gallant dan Netanyahu “dengan sengaja dan sadar merampas benda-benda yang sangat diperlukan penduduk sipil di Gaza untuk kelangsungan hidup mereka, termasuk makanan, air, dan obat-obatan dan pasokan medis, serta bahan bakar dan listrik”, pengadilan dikatakan.
Israel menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan pihaknya tidak akan “menyerah pada tekanan” dalam membela warganya. AS, yang bukan anggota ICC dan tidak mengakui otoritas pengadilan atas warga negara atau wilayahnya, juga menolak tuduhan terhadap Netanyahu dan Gallant.
Namun, menurut Amnesty International, AS “memiliki kewajiban yang jelas” berdasarkan Konvensi Jenewa “untuk mencari dan mengadili atau mengekstradisi orang-orang yang dituduh melakukan atau memerintahkan dilakukannya kejahatan perang”.
“Tidak boleh ada ‘tempat berlindung’ bagi individu yang dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata kelompok hak asasi manusia tersebut di akun media sosialnya.
Amnesty International menambahkan bahwa Washington secara konsisten diberikan bukti bahwa senjata asal AS berkontribusi terhadap kejahatan perang, termasuk bukti yang membuktikan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza.
“Mematuhi surat perintah penangkapan ICC dan mengupayakan akuntabilitas di pengadilan dalam negeri sangat penting untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas genosida Israel di Gaza dan perampasan serta penindasan yang terus berlanjut terhadap warga Palestina di bawah pendudukan ilegal Israel dan sistem apartheid,” katanya.
Menjelang pembicaraan Trump dengan Netanyahu, Human Rights Watch juga mendesak AS untuk menghentikan bantuan militer ke Israel. “Jika Presiden Trump ingin memutuskan keterlibatan pemerintahan Biden dalam kekejaman pemerintah Israel di Gaza, dia harus segera menghentikan transfer senjata ke Israel,” kata Bruno Stagno, kepala advokasi HRW.
“Trump mengatakan perang di Gaza adalah ‘bukan perang kami’ namun ‘perang mereka’. Terkecuali AS mengakhiri dukungan militernya, Gaza juga akan menjadi perang Trump.” AS memberikan setidaknya 3,8 miliar dolar AS bantuan militer kepada Israel setiap tahunnya. Pemerintahan mantan Presiden Joe Biden mengesahkan tambahan 17,9 miliar dolar AS di tengah perang Gaza, demikian temuan para peneliti di Brown University.
Dalam keterangan kepada wartawan soal pertemuan itu, Trump mengatakan mereka berbicara mengenai negosiasi fase berikutnya dari perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas. “Semua orang menuntut satu hal, Anda tahu apa itu, perdamaian.”
Beralih ke Netanyahu yang duduk di sampingnya, Trump berkata, “Dan dia juga menginginkan perdamaian”. “Kita berhadapan dengan sekelompok orang, situasi dan orang-orang yang sangat kompleks, namun kita memiliki orang yang tepat,” tambah Trump. “Kami memiliki pemimpin Israel yang tepat. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik, dan kami sudah berteman lama.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika