REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, pihaknya tidak mempedulikan isu politik yang coba diembuskan pihak-pihak tertentu terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Pasalnya, program MBG untuk para siswa di sekolah merupakan tugas kemanusiaan.

"Jadi kami tidak mempedulikan isu-isu politik yang lain, kecuali kami menjalankan tugas kemanusiaan," kata Sjafrie usai menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Hal itu disampaikannya ketika disinggung adanya aksi demo menolak MBG oleh aliansi sejumlah pelajar di wilayah Papua, dan kaitannya dengan potensi ancaman kelompok kriminal bersenjata (KKB) di dalamnya. Merespons situasi yang belum kondusif di Papua, Sjafrie mengakui, melibatkan personel TNI AD dalam pelaksanaan MBG di unit-unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Karena kan situasi ini belum bagus, belum kondusif. Jadi kami perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat," ucap Sjafrie.

Dia pun menekankan, manfaat dari program tersebut nantinya akan dirasakan masyarakat sendiri. "Ya, nanti lama-lama rakyat akan bicara bahwa makan bergizi itu adalah kebutuhan pokok bagi seorang warga negara, terutama anak-anak kita, ibu hamil, dan juga stunting," kata Sjafrie.

Menurut dia, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mencoba berpegang pada niatan baik untuk membantu pemenuhan gizi para penerima manfaat dalam mendukung terlaksananya program MBG di tanah Papua. Sjafrie memastikan, program MBG terus berjalan di Papua. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika