REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Polemik pembebasan ijazah sedang terjadi di Jawa Barat (Jabar). Pemerintah Provinsi Jabar dituntut untuk adil terhadap siswa maupun sekolah.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota komisi V DPRD Jabar Iwan Koswara. Ia menilai bahwa pembebasan ijazah terutama di sekolah swasta tidak bisa dipukul rata. “Perlu ada indikator yang kuat, agar pemerintah bisa memilah mana siswa tidak mampu dan mampu yang berada di sekolah swasta,” ujar Iwan kepada Republika, Kamis (6/2/25).

Ia mengatakan, kebaikan pemerintah jangan disalahgunakan oleh segelintir oknum orang tua murid yang mampu untuk melakukan sebuah kecurangan. Dirinya mencontohkan misalnya di masyarakat jangan sampai timbul kebiasaan baru seperti mengabaikan biaya di sekolah swasta karena merasa ijazah akan ditebus oleh pemerintah.

Menurut Iwan, kebijakan pemerintah harus dilihat dari dua sisi, baik dari siswa maupun sekolah. Karena, ijazah bukan sekadar selembar kertas melainkan sebuah gambaran dari proses pendidikan yang melibatkan sumber daya manusia , fasilitas dan biaya operasional sebuah organisasi.

"Menghapus kewajiban administratif di sekolah swasta tanpa memperhitungkan bagaimana institusi pendidikan bertahan akan menciptakan masalah baru," kata Iwan.

Iwan menegaskan bahwa dirinya sangat mendukung pembebasan ijazah dengan syarat kebijakan tersebut tidak merugikan pihak lainnya. “Saya sebagai legislatif sangat mendukung Pemprov Jabar dalam hal pembebasan Ijazah dengan ketentuan tidak ada pihak dirugikan. Saya harap pemerintah selain memilikirkan siswa juga memilikirkan sekolah swasta agar bisa tetap berdiri,” paparnya.

Menurut Iwan, kehadiran sekolah swasta membantu masyarakat dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan kegiatan belajar mengajar. “Sekolah negeri di Jabar belum mencukupi kebutuhan masyarakat, adanya sekolah swasta membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika