REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2025 yang digelar di Hotel Sultan Jakarta pada 5-6 Februari 2025 merekomendasikan kepada pemerintah untuk merumuskan strategi besar untuk menanggulangi kekerasan di lembaga pendidikan, termasuk di pesantren.
"Mengorkestrasi grand strategy tersebut dengan meningkatkan partisipasi serta kemitraan dengan lembaga keagamaan dan lembaga masyarakat sipil," ujar Pemimpin Sidang Komisi Rekomendasi Kombes NU, Rumadi Ahmad dalam siaran pers yang diterima Republika, Kamis (6/2/2025).
NU juga meminta aparat penegak hukum harus bertindak cepat, adil, dan objektif dalam memproses setiap kasus kekerasan di lembaga pendidikan termasuk pesantren. PBNU mendorong dibentuknya Satgas Penanggulangan Kekerasan di Lembaga Pendidikan untuk melengkapi Satgas Penanggulangan Kekerasan di pesantren.
"PBNU juga perlu memfasilitasi dan mengakselerasi implementasi Peta Jalan Penanggulangan Kekerasan di Pesantren," ucap Ketua PBNU ini.
Sementara itu, lanjut dia, Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) diharapkan menjadi leading sector dalam agenda akselerasi transformasi pesantren.
Rumadi mengungkapkan, beberapa waktu belakangan masyarakat menghadapi realita meningkatnya kasus kekerasan di lembaga pendidikan termasuk pesantren.
Ikuti Whatsapp Channel Republika