REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk swasembada energi, pangan dan air, bukan ekspansi ofensif. Artinya, pengembangan nuklir menjadi langkah strategis untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam negeri secara optimal, tidak untuk menyerang negara lain.
“Kita membutuhkan langkah konkret untuk memastikan pengembangan nuklir ini tidak hanya berhasil secara teknis, tetapi juga bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Fokus kita adalah swasembada energi, bukan ekspansi ofensif,” ungkapnya saat membahas potensi PLTN sebagai bagian agenda pembangunan nasional bersama Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dan Perencana Ahli Utama (PAU) Kementerian PPN/Bappenas, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (8/2/2025).
Oleh karena itu, Rachmat meminta PAU Kementerian PPN/Bappenas untuk melengkapi dokumen perencanaan pendukung dan menyusun rencana strategis yang lebih komprehensif terkait pengembangan PLTN. Indonesia disebut telah berkomitmen pada inisiatif Net Zero Emisson (NZE) dan sektor tenaga listrik diharapkan mengalami penurunan emisi mulai 2035 hingga 2060.
PLTN memiliki beberapa keunggulan strategis untuk selaras dengan NZE, yaitu mampu beroperasi 24 jam tanpa gangguan, efisiensi lahan yang tinggi, serta kompatibilitas dengan lokasi dekat pantai. PLTN dengan teknologi Small Modular Reactor (SMR) dinilai lebih fleksibel, aman, dan hemat biaya. Pihaknya menegaskan bahwa PLTN dengan SMR merupakan solusi strategis untuk kebutuhan energi nasional di masa depan.
“Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga 7–8 persen, persiapan pembangunan PLTN harus dimulai sekarang agar bisa beroperasi pada 2030–2035,” kata Menteri PPN.
Pengembangan PLTN di Indonesia diharapkan menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia dalam inisiatif energi global.
“Indonesia telah menunjukkan komitmen serius terhadap pengembangan energi nuklir melalui kerja sama dengan IAEA (International Atomic Energy Agency) dan upaya yang dilakukan BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional). Langkah-langkah strategis telah diambil untuk mempersiapkan data teknis dan ekonomi yang mendalam, guna memastikan pengelolaan energi nuklir dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,” ucap Febrian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika