REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menetapkan target ambisius untuk mencapai swasembada pangan, terutama komoditas beras, pada 2027. Pemerintah optimistis dapat merealisasikan target tersebut dengan mengandalkan potensi sumber daya lahan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki total 191,09 juta hektare (ha) lahan, dengan 9,44 juta ha berupa lahan basah non-rawa dan 31,12 juta ha lahan rawa. Dari luasan lahan rawa tersebut, sekitar 12,23 juta ha dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian produktif.

"Artinya, jika kita dapat mengoptimalkan 1 juta ha lahan rawa saja, dampaknya akan besar," ujar Sarwo.

Menurutnya, optimalisasi hingga 3 juta ha lahan tambahan dapat mencukupi kebutuhan pangan untuk 400-500 juta penduduk Indonesia. Sarwo menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

"Kita bisa menjadi negara yang memenuhi kebutuhan pangan negara lain. Ini sangat memungkinkan," tegasnya.

Sarwo juga mendorong penerapan teknologi seperti desalinasi, yang telah sukses digunakan di negara-negara seperti Arab Saudi dan Ethiopia. Teknologi ini memungkinkan air laut diubah menjadi air tawar untuk irigasi pertanian, sehingga dapat meningkatkan produktivitas lahan.

Pemerintah juga telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung target swasembada pangan, termasuk menaikkan harga gabah kering panen (GKP) dari Rp 6.000/kg menjadi Rp 6.500/kg sesuai Perbadan No. 14 Tahun 2025.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI), Mulyono Machmur, menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, termasuk petani, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Mulyono menyebut kisah sukses swasembada pangan pada 1984 didukung oleh konsep catur sarana, yaitu sinergi antara lembaga permodalan, kios sarana produksi, penyuluh pertanian, dan koperasi.

"Peran pemerintah daerah sangat vital sebagai penggerak mobilisasi kegiatan, sementara petani harus aktif menjalankan program pemerintah," ujarnya.

HKTI juga mendorong penyederhanaan distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran dan memudahkan akses petani terhadap berbagai bantuan pemerintah.

"Kami ingin memastikan petani mendapatkan keuntungan minimal 30 persen dari hasil usaha mereka," tutupnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika