Wamentan menegaskan jika ada harga gabah yang dibeli di bawah HPP, segera dilaporkan ke Kementerian Pertanian (Kementan). “Kalau ada harga di bawah HPP Rp 6.500, segera laporkan kepada kami,” kata Sudaryono, saat beraudiensi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur di Kantor Pusat Kementan, tertulis dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (8/2/2025).

Wamentan menekankan kebijakan ini mendapat perhatian penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Wamentan meminta semua pihak, termasuk DPRD yang juga memiliki fungsi pengawasan, untuk terlibat aktif dalam mengawal penyerapan gabah di lapangan. “Ini sudah menjadi isu yang mendapat perhatian langsung dari Presiden, sehingga semua pihak harus terlibat,” tegas sosok yang akrab disapa Mas Dar itu.

Menurut Wamentan, pemerintah tengah berfokus pada penyerapan gabah untuk menjaga stabilitas harga beras serta mewujudkan swasembada beras nasional.  Saat ini, jelas dia, harga beras sudah stabil meski Indonesia tidak melakukan impor beras, berkat meningkatnya produksi dalam negeri.

“Januari-Februari biasanya harga beras mahal karena masih masa tanam. Tahun lalu harga naik dan kita impor beras. Sekarang harga stabil, padahal kita tidak impor. Itu semua karena produksi kita yang meningkat,” ujar Sudaryono.

Selain masalah harga gabah, pemerintah tengah menyelesaikan beberapa tantangan yang dihadapi petani, yaitu bibit, irigasi, pupuk, dan harga gabah. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah memangkas 145 regulasi terkait distribusi pupuk subsidi, agar petani dapat lebih cepat mengakses pupuk.

“Tahun-tahun sebelumnya, pada bulan Februari petani belum mendapatkan pupuk subsidi. Tapi berkat pemangkasan regulasi, sekarang petani sudah bisa langsung menebus pupuk dan menggunakannya untuk masa tanam,” tutur Sudaryono.

Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah, mengungkapkan Jatim memiliki peran strategis dalam produksi pangan nasional. Pada tahun 2024, provinsi tersebut menghasilkan 5 juta ton beras, dan pada 2025 menargetkan produksi beras mencapai 7 juta ton.

"Kami berharap ada dukungan untuk pemenuhan kebutuhan pupuk dan alat-alat pertanian. Dengan target baru ini, kami yakin dapat mendukung ketahanan pangan nasional," ujar Anik.

Ia mengapresiasi kebijakan HPP gabah yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 6.500 per kilogram. Ia berharap kebijakan ini dapat meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) serta membantu mewujudkan swasembada pangan tanpa bergantung pada impor.

“Kami mengapresiasi langkah Kementan dalam mencapai swasembada pangan juga sekaligus memastikan kesejahteraan petani. Ini langkah menggembirakan untuk masa depan pertanian Indonesia,” kata Anik.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan petani di seluruh Indonesia dapat memperoleh harga gabah yang adil. Keadaan demikian mendukung tercapainya target swasembada pangan nasional.

Harga Gabah Melonjak, Petani Menikmati? - (Infografis Republika)

Ikuti Whatsapp Channel Republika

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...