REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Para pedagang kaki lima (PKL) Teras Malioboro 2 mengalami kejatuhan pendapatan penghasilan setelah adanya relokasi beberapa waktu lalu. Kini, mereka menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Hal tersebut dilakukan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY pada Jumat (7/2/2025).

"Pertama, berikan jaminan kepada teman-teman pedagang, karena pasca-direlokasi pendapatannya menurun drastis. Kedua, tolong transparan dalam proses relokasi karena setelah adanya relokasi ini beberapa pedagang kaki lima belum mendapatkan haknya. Ketiga, wujudkan tata kota yang demokratis dan partisipatif serta tolak warisan dunia yang menggusur rakyat," tutur Pendamping kuasa hukum paguyuban pedagang kaki lima Malioboro Muhammad Rakha Ramadhan di halaman Kantor DPRD DIY, Jumat.

Rakha juga menjabarkan bahwa DPRD DIY dan Pemda DIY bertindak pasif terhadap PKL Malioboro pasca-audiensi pada tanggal 24 Januari 2025. Selanjutnya terdapat kabar para PKL akan ditemui pada 31 Januari 2025. Namun hal tersebut diundur sampai tanggal 3 Februari 2025. Mereka datang pada tanggal tersebut namun tidak ada kabar, dan datang kembali pada tanggal 7 Februari 2025.

“Kami datang kembali hari ini, dan hasilnya masih sama juga, DPRD tidak memberikan kepastian," katanaya.

Selanjutnya terdapat perwakilan dari mahasiswa serta Paguyuban PKL Yogyakarta Tridharma yang melontarkan orasi di depan Gedung DPRD DIY.

“Yang dipersoalkan teman-teman PKL hari ini adalah anjloknya penghasilan, per hari ada yang hanya mendapatkan Rp 25 ribu, bahkan ada yang tidak laku namun tetap diminta pajak oleh negara. Dengan penghasilan segitu bagaimana cara mereka untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka," ujar salah seorang orator.

Ikuti Whatsapp Channel Republika